Hibata.id – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo kembali mendatangi gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), demi memperjuangkan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Bone Pesisir.
Dalam pertemuan tersebut, rombongan DPRD diterima langsung oleh Agus Salim, Kasubdit Penataan Daerah Wilayah II, Kemendagri.
Namun, ada hal yang mengejutkan dalam pemaparan materi terkait DOB. Dari sejumlah usulan DOB yang disampaikan, hanya Bone Pesisir yang tidak tercantum dalam daftar. Kemendagri beralasan bahwa dokumen terkait DOB Bone Pesisir tercecer.
Anggota Komisi I DPRD Gorontalo, Femmy Udoki, mengaku terkejut dan kecewa atas kejadian tersebut. Ia dengan tegas meminta agar Bone Pesisir segera dimasukkan kembali dalam daftar usulan.
“Saya kaget, saat materi dipaparkan, tiba-tiba DOB Bone Pesisir tidak ada dalam daftar usulan. Ini sangat mengecewakan karena tercecernya dokumen bukan alasan yang dapat diterima,” ujar Femmy usai audiensi dengan Kemendagri, Jumat (07/02/2025).
Menurut Femmy, Bone Pesisir adalah wilayah yang paling siap ketimbang daerah lain, dalam proses usulan DOB. Ia menegaskan bahwa Komisi II DPR RI dan Kemendagri telah beberapa kali melakukan kunjungan dan menyatakan bahwa Bone Pesisir paling lengkap.
“Saya bersikeras meminta Bone Pesisir masuk dalam daftar karena sudah lama diperjuangkan. Bahkan Ketua Komisi II DPR RI, Bang Doli Kurnia, pernah mengatakan bahwa kelengkapan dokumen Bone Pesisir sudah yang terbaik,” tambahnya.
Femmy mengungkapkan, bahwa jika Bone Pesisir tidak dimasukkan dalam daftar usulan DOB, hal ini akan terus menjadi kendala kedepan dan Bonpes akan terlewati. Puluhan ribu warga Bone Pesisir sangat berharap wilayah mereka segera menjadi kabupaten definitif.
“Saya sempat menyatakan tidak akan keluar dari gedung Kemendagri jika Bone Pesisir tidak dimasukkan. Perjuangan ini bukan sekadar janji politik, tetapi wujud nyata komitmen terhadap masyarakat,” tegas Femmy.
Setelah melalui diskusi panjang dan alot, Kemendagri akhirnya memasukkan Bone Pesisir dalam daftar usulan DOB. Keputusan ini menjadi titik terang bagi masyarakat yang telah lama menantikan kabupaten baru tersebut.
Dengan langkah ini, perjuangan Komisi I DPRD Gorontalo membuktikan bahwa aspirasi masyarakat Bone Pesisir bukan sekadar mimpi, tetapi memiliki potensi nyata untuk diwujudkan.
Hadir dalam audiensi itu, Ketua Komisi I Fadly Poha, Wakil Ketua DPRD Sulyanto Pateda dan Laode Haimudin.
Selain itu, turut serta anggota Komisi lainnya seperti Yeyen Sidiki, Umar Karim, Siti Nurain Sompie, Ekwan Ahmad, Fikram Salilama dan Ramdan Liputo. Dari Komisi IV, hadir pula Ghalib Lahidjun***.
