Hibata.id – Ketika sejumlah kapal nelayan di pesisir Gorontalo masih terikat di dermaga. Mesin tidak dinyalakan, nelayan tak menebar jaring.
Bukan karena cuaca, tetapi karena satu persoalan lama yang kembali menghentikan langkah mereka, yaitu bahan bakar minyak (BBM).
Bagi nelayan, BBM bukan sekadar kebutuhan operasional, melainkan penentu apakah mereka bisa melaut atau pulang dengan tangan kosong.
Namun hingga awal 2026, distribusi dan kuota BBM nelayan di Provinsi Gorontalo masih menyisakan masalah yang belum kunjung terselesaikan.
Kuota yang terbatas, SPDN yang belum berfungsi optimal, serta sistem distribusi yang terpusat di satu titik membuat nelayan harus menunggu berhari-hari hanya untuk mendapatkan bahan bakar.
Waktu melaut terpangkas, pendapatan menurun, dan ketahanan ekonomi keluarga pesisir ikut terancam.
Kapal Bertambah, BBM Tak Berubah
Ketua Asosiasi Nelayan Provinsi Gorontalo, Sarlis Mantu, menyebut persoalan ini bukan hal baru. Setiap tahun, keluhan yang sama kembali terdengar, tanpa perubahan berarti di lapangan.
Ia menjelaskan jumlah kapal nelayan terus meningkat, sementara kuota BBM tetap stagnan. Ketika distribusi tersendat, nelayan terpaksa menghentikan aktivitas melaut meski laut sedang bersahabat.
“Masalah ini sudah lama. Kapal bertambah, tapi kuota BBM tidak ikut bertambah. Akhirnya nelayan hanya bisa menunggu,” kata Sarlis, Selasa (20/1/2026).
Menurut dia, kondisi tersebut membuat sebagian nelayan kehilangan dua hingga tiga hari melaut dalam sepekan. Bagi nelayan kecil, kehilangan waktu berarti kehilangan penghasilan harian yang sangat menentukan kebutuhan keluarga.
Situasi semakin rumit bagi nelayan pengguna kapal bantuan berkapasitas 32 gross ton (GT). Status BBM bersubsidi bagi kapal jenis ini dinilai belum memiliki kejelasan kebijakan yang tegas.
Nelayan kerap berada di posisi terjepit akibat tarik-menarik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Di lapangan, ketidakjelasan itu berujung pada keterbatasan akses BBM.
“Yang kami rasakan hanya sulitnya mendapatkan BBM. Soal kewenangan siapa, itu urusan pemerintah,” ujar seorang nelayan di pesisir Teluk Tomini.
Dinas Perikanan Akui Kewenangan Terbatas
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo, Aryanto Husain, tidak menampik bahwa persoalan BBM menjadi salah satu isu paling krusial di sektor kelautan dan perikanan.
Ia menegaskan kebijakan BBM, termasuk kuota dan skema subsidi, merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah, kata dia, berperan sebagai penghubung dan penyampai aspirasi nelayan.
“Kami memahami keresahan nelayan. Isu BBM ini memang krusial, tetapi kewenangannya tidak sepenuhnya berada di daerah,” ujar Aryanto.
Menurut dia, berbagai aspirasi nelayan telah disampaikan dalam rapat koordinasi dengan kementerian terkait, termasuk persoalan BBM, vessel monitoring system (VMS), rumpon, dan kebijakan perikanan terukur.
Aryanto menambahkan Gubernur Gorontalo memberi perhatian besar pada sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu program unggulan daerah.
Pemerintah provinsi berupaya mencari langkah-langkah adaptif agar nelayan tetap dapat beroperasi sambil menunggu kebijakan di tingkat pusat.
Namun bagi nelayan, waktu terus berjalan. Selama BBM belum tersedia secara pasti, kapal akan tetap tertambat, dan hari-hari produktif di laut terus terbuang.
Masalah BBM nelayan di Gorontalo kini bukan lagi sekadar isu teknis, melainkan soal keberlanjutan hidup masyarakat pesisir yang menunggu solusi nyata, bukan sekadar janji koordinasi.
