Hibata.id, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat penyelesaian persoalan daerah dan menyelaraskan program pembangunan dengan prioritas nasional.
Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan Bupati Jember Muhammad Fawait bersama anggota Komisi II DPR RI dan jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Pendapa Wahyawibawagraha, Kamis (15/10/2026).
Salah satu agenda yang dibahas ialah program Rebuan, kanal komunikasi yang dibuka Kemendagri setiap Rabu untuk menjembatani kebutuhan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
Melalui program tersebut, kepala daerah dapat menyampaikan aspirasi, kendala pelaksanaan program, hingga persoalan yang membutuhkan penanganan kementerian atau lembaga terkait.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Cheka Virgowansyah mengatakan program Rebuan dirancang untuk memangkas hambatan birokrasi yang kerap memperlambat penyelesaian persoalan di daerah.
“Kepala daerah tidak lagi terkendala masalah birokrasi panjang atau jarak fisik untuk mengurus persoalan daerah ke pusat,” ujar Cheka.
Ia mencontohkan, kepala daerah dapat menyampaikan persoalan pelayanan pemerintahan hingga kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan melalui jalur koordinasi tersebut.
Menurut dia, persoalan yang berkaitan dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah maupun kementerian lain dapat dihubungkan secara langsung agar memperoleh penanganan lintas sektor.
Cheka menambahkan, Kemendagri berupaya memastikan setiap persoalan yang masuk segera ditindaklanjuti, termasuk sebelum pelaksanaan program Rebuan pada pekan berikutnya.
Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait menyambut baik kunjungan kerja anggota Komisi II DPR RI bersama jajaran Kemendagri untuk memperkuat hubungan kerja antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurut Fawait, keselarasan kebijakan menjadi modal penting agar program pembangunan di Kabupaten Jember mendukung agenda nasional.
“Karena kebetulan antara presiden dan bupatinya satu partai, sehingga insyaallah apa yang menjadi cita-cita besar Presiden untuk menjadi program prioritas nasional juga sama dengan program prioritas yang ada di kabupaten,” kata Fawait.
Ia menyebut pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai sejumlah sektor yang menjadi perhatian pemerintah daerah.
Sinkronisasi kebijakan juga diperlukan untuk menangani persoalan kemiskinan di Jember.
Berdasarkan data dalam rilis, Jember merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk miskin absolut terbanyak kedua di Jawa Timur.
Kondisi tersebut mendorong perlunya dukungan lintas pemerintahan agar program pengentasan kemiskinan berjalan lebih terarah dan menjangkau kebutuhan masyarakat.
Selain pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Jember menyoroti optimalisasi lahan pertanian, revitalisasi sekolah, serta pengembangan layanan administrasi kependudukan sebagai bagian dari agenda pembangunan daerah.
Pada sektor tata ruang, perumahan, dan ketahanan pangan, pemerintah daerah telah memetakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan sekaligus menjaga keberadaan lahan pertanian.
Pemkab Jember juga memperkuat perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) agar lahan produktif tetap terjaga di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan dan perumahan.
Langkah tersebut berkaitan dengan peran Jember dalam pengembangan pembiayaan perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Pemerintah daerah perlu memperluas akses hunian tanpa mengabaikan ketahanan pangan.
Melalui penguatan koordinasi dan pemanfaatan kanal komunikasi Kemendagri, Pemkab Jember berharap penyelesaian berbagai persoalan pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan mendukung program berkelanjutan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
