Hibata.id – Perselisihan antara Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, dan Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, belum juga menemui titik terang. Konflik ini bermula dari pemilihan jajaran komisaris dan direksi BSG beberapa waktu lalu yang dianggap tidak mengakomodir keterwakilan orang Gorontalo.
Pada saat itu, Adhan menyesalkan sikap Gusnar yang diduga hanya memperjuangkan kepentingan anak mantunya. Selain itu, menurut Adhan, Gusnar juga memperlambat proses rekomendasi pelaksanaan uji kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).
Perselisihan tersebut terus berlanjut. Terbaru, terkait rekomendasi keberangkatan Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, untuk mengikuti kegiatan pemerintah kota negara-negara ASEAN di Malaysia.
“Kementerian Dalam Negeri meminta kami untuk mendapatkan rekomendasi dari Gubernur. Namun, rekomendasi tersebut tidak dikeluarkan. Alhamdulillah, meskipun tanpa rekomendasi, Pak Wawali tetap berangkat setelah mendapat izin langsung dari Kemendagri,” ungkap Adhan, Jumat (22/8/2025).
Selain itu, Adhan juga menyoroti pengadaan alat kesehatan (Alkes) di RSAS yang sebelumnya sudah disepakati oleh Kementerian Kesehatan dan harusnya diadakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan anggaran sekitar Rp 1,8 miliar. Ironisnya, anggaran itu terhambat ditingkat provinsi.
“Saat Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan ke RSAS, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo mengungkapkan bahwa anggaran tersebut sudah diusulkan pada perubahan, tetapi ditunda oleh Gubernur dengan alasan efisiensi. Tapi beli mobil dinas boleh. Padahal ini menyangkut kebutuhan masyarakat,” tegas Adhan.
Menurut Adhan, tindakan Gusnar tersebut menunjukkan kurangnya kepedulian untuk membela kepentingan rakyat. Tak hanya soal rekomendasi, bantuan bencana pun turut tersendat.
Adhan menyebut ada puluhan paket bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang ditujukan untuk BPBD Kota Gorontalo, namun belum bisa disalurkan akibat kebijakan Gusnar.
Padahal, katanya, Pemerintah Provinsi Gorontalo merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat, tetapi justru mempersulit proses distribusi bantuan tersebut. Baginya, hal ini sama dengan membiarkan logistik tertahan di gudang sementara warga sangat membutuhkannya.
“Ini adalah kepentingan rakyat, bukan kepentingan saya,” tegasnya.
