Hibata.id – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo tindak lanjuti permasalahan masyarakat terkait klaim BPJS Ketenagakerjaan atau jaminan kematian yang belum terbayarkan oleh pihak BPJS.
Masalah tersebut terungkap pada reses Ketua Komisi IV Hamid Kuna yang digelar di Desa Hutadaa, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo.
“Hasil rapat tadi kita berikan kesempatan sampai pekan depan kepada BPJS untuk merembuk bersama agennya untuk mencarikan solusi,” ungkap Hamid Kuna usai melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak BPJS Ketenagakerjaan, dan pihak ahli waris, Senin (05/02/2024).
Namun, dilanjutkan Hamid, pihak BPJS menilai, bahwa permasalahan klaim jaminan kematian tersebut tidak sesuai dengan prosedur. Apalagi warga di sana, masih tergolong peserta baru, yang pembayarannya baru satu kali.
“Tetapi setelah kami dialog tadi ternyata ada kekhilafan dari pihak perpanjangan tangan dari BPJS yaitu Perisai (agen),” ujar Hamid.
“tadi juga disampaikan BPJS, karena memang warga ini masih termasuk peserta baru, kalau peserta lama mungkin hari ini saya putuskan harus bayar,” tambahnya.
Meski begitu, Hamid berharap BPJS ketenagakerjaan dapat memberikan perhatian terhadap permasalahan tersebut. Tentu, melalui solusi ataupun jalan keluar yang tidak merugikan antar kedua belah pihak.
“Harapan saya, dari masalah ini bisa ada titik solusi atau jalan keluar, agar tidak ada yang merasa dirugikan,” tutupnya.
Reporter : Reza Saad
