Hibata.id – Penyelenggaraan Gorontalo Half Marathon (GHM) 2025 menjadi sorotan publik setelah muncul polemik plagiasi logo hingga desain medali bertuliskan nama Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail.
Situasi tersebut mendorong Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo memanggil panitia pelaksana melalui rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) pada Senin (24/11/2025).
Sekretaris Komisi IV DPRD, Ghalib Lahidjun, menyatakan pemanggilan itu dilakukan bukan hanya untuk mengklarifikasi soal medali, tetapi untuk menelusuri banyak aspek penyelenggaraan yang dinilai menunjukkan lemahnya koordinasi Dispora sebagai mitra kerja DPRD.
“Kami mencacar banyak pertanyaan kepada Pak Kadis. RDP ini baru klarifikasi awal, dan selanjutnya Komisi IV akan merumuskan rekomendasi resmi untuk disampaikan kepada Gubernur,” ujar Ghalib.
Ia menilai Dispora tidak membangun komunikasi secara optimal sejak awal pelaksanaan GHM 2025, baik mengenai penggunaan jalan, perizinan, maupun detail teknis kegiatan.
“Contoh pemakaian jalan di Kota Gorontalo, katanya sudah dapat izin. Namun itu sebelum polemik besar terjadi. Setelah ramai di publik, informasinya menjadi bias,” tambahnya.
Selain persoalan GHM, Komisi IV turut mengangkat kembali catatan lama mengenai pembinaan kepemudaan yang dianggap tidak berjalan sesuai arah kebijakan yang telah disepakati bersama DPRD.
Ghalib mencontohkan alokasi anggaran sekitar Rp125 juta untuk kaderisasi pemuda yang menurutnya tidak tepat sasaran dan tidak menyentuh kebutuhan organisasi kepemudaan.
“Selama ini anak-anak muda bahkan mengumpulkan uang sendiri agar kaderisasi bisa berjalan. Ketika berhasil, pemerintah yang mendapat apresiasi indeks pembangunan pemuda,” ucapnya.
Ia menegaskan Komisi IV telah berulang kali memberikan masukan teknis kepada Dispora, namun jarang ditindaklanjuti.
“Masalahnya bukan baru hari ini dan bukan hanya karena medali. Komunikasi memang kurang baik sejak dulu. Bahkan ketika diberi masukan, beliau sulit menerima,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Aleg Fraksi Partai Golkar itu menyampaikan harapannya agar Gubernur mengambil langkah tegas terhadap bawahannya demi perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Seorang pemimpin yang baik akan membela bawahannya habis-habisan ketika benar, tetapi juga langsung memberi sanksi ketika salah. Kami berharap Gubernur bisa menerapkan prinsip itu,” tutup Ghalib.
