Hibata.id – Warga Desa Molosipat Utara, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, kembali melontarkan kekecewaan terhadap janji-janji Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang hingga kini belum juga direalisasikan. Janji perbaikan dan pemasangan jaringan pipa distribusi air bersih yang disampaikan sejak awal tahun 2025 belum menunjukkan hasil konkret hingga pertengahan Mei ini.
Jumardin Lalesa, warga setempat, menyuarakan keresahan warga yang sudah dua bulan terakhir hidup tanpa suplai air bersih dari PDAM. Dari empat dusun yang ada di desa tersebut, hanya satu dusun yang pernah merasakan aliran air — itupun tidak stabil. Tiga dusun lainnya bahkan belum pernah tersentuh jaringan distribusi air bersih.
“Sudah dua bulan kami tidak mendapat pasokan air. Dari empat dusun, hanya satu yang sempat dialiri, sementara tiga dusun lainnya tidak pernah tersentuh sama sekali. Janji-janji dari PU cuma omong kosong. Tidak ada sosialisasi, tidak ada pengerjaan. Bagaimana kami bisa hidup layak jika air saja tidak tersedia?” keluh Jumardin kepada Hibata.id.
Ia juga mempertanyakan keseriusan Dinas PUPR Pohuwato dalam menangani persoalan yang menyangkut hak dasar masyarakat. Menurutnya, warga Molosipat Utara merasa dipermainkan oleh janji-janji tanpa realisasi yang terus diulang.
“Kami ingin tahu, apakah Bupati Pohuwato menyadari bahwa bawahannya hanya menyampaikan janji kosong kepada publik?” tambahnya.
Sebelumnya, Ketua Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Pohuwato, Ir. Vicky M. Lahamutu, menyampaikan kepada media pada 11 Februari 2025 bahwa pemasangan jaringan pipa akan dilanjutkan tahun ini.
Ia menyatakan bahwa bak penampung sudah dibangun, dan distribusi ke empat dusun akan segera dilakukan, dengan anggaran tambahan sebesar Rp160 juta yang telah diusulkan sebagai bagian dari prioritas tahun anggaran berjalan.
“Insyaallah, sisa empat dusun akan dipasang pipa distribusi karena bak penampung air di atas sudah dibangun. Jadi tinggal melanjutkan pemasangan pipa menuju empat dusun tersebut,” jelas Vicky saat itu.
Ia juga menegaskan bahwa pekerjaan fisik dijadwalkan dimulai usai Ramadan 2025. Namun kenyataannya, hingga Lebaran berlalu, belum terlihat satu pun tanda dimulainya pekerjaan tersebut.
Warga pun mendesak agar Bupati Pohuwato turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi nyata masyarakat. Ini bukan sekadar proyek pembangunan, tapi persoalan pemenuhan hak dasar warga negara.
“Jika Kepala Dinas PUPR tidak mampu memenuhi tugasnya, maka sudah sepatutnya diberikan teguran keras. Ini bukan soal politik atau janji kampanye — ini soal air, soal kehidupan,” tegas Jumardin.
Masyarakat berharap pemerintah daerah tidak lagi sekadar memberi harapan palsu. Mereka mendesak langkah konkret agar seluruh warga Molosipat Utara dapat menikmati akses air bersih yang layak dan berkelanjutan, tanpa perlu menunggu lebih lama.
