Hibata.id – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo sekaligus Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Gorontalo, Mikson Yapanto, mengkritik keputusan Pemerintah Provinsi yang tidak mengalokasikan dana untuk KORMI dalam Rancangan Perubahan APBD 2025.
Padahal, kontingen Gorontalo baru saja menorehkan prestasi dengan membawa pulang 18 medali di ajang Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) 2025 di Nusa Tenggara Timur.
“Bayangkan, KORMI Gorontalo meraih 18 medali di FORNAS pekan lalu, tapi bukannya diapresiasi, anggaran malah dihapus. Ini mencoreng citra Pemprov,” kata Mikson di Gorontalo, Kamis (7/8).
Menurutnya, KORMI sebelumnya telah memperoleh anggaran induk sebesar Rp300 juta. Pengajuan kembali dalam APBD Perubahan 2025 juga tidak melebihi jumlah tersebut.
Namun, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) justru memangkasnya, yang dinilai menunjukkan minimnya perhatian terhadap olahraga masyarakat.
Mikson menambahkan, TAPD sebelumnya menyampaikan bahwa KORMI tetap akan mendapatkan anggaran pada rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2025–2026. “Janji itu tidak terealisasi hingga sekarang,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail sempat menghubunginya dan berjanji akan mengupayakan anggaran KORMI. Meski nominalnya belum disebutkan, Mikson menegaskan bahwa yang dibutuhkan adalah komitmen, bukan sekadar angka.
“Pak gubernur tanya, saya bilang tidak minta angka. Saya hanya minta kepedulian. Berapa yang wajar, itu saja,” ucapnya.
Mikson juga menyoroti pentingnya FORNAS 2025 yang dibuka langsung oleh Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang juga Ketua Umum Partai Demokrat—partai yang menaungi Gubernur Gorontalo saat ini.
“Ini momen nasional yang luar biasa. Harusnya Pemprov bangga dan memberi dukungan penuh, apalagi 80 persen cabang olahraga di KORMI adalah olahraga masyarakat kelas bawah yang punya potensi besar mendorong pariwisata lokal,” tegasnya.
Ia menekankan, KORMI adalah organisasi resmi dengan legalitas jelas, sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 13 Tahun 2025.
“KORMI sudah berprestasi, punya dasar hukum kuat, dan kontribusinya nyata bagi masyarakat. Jika anggaran dibiarkan kosong, itu bukan hanya pembiaran tapi pengkhianatan terhadap semangat olahraga rakyat,” tutup Mikson.
