Hibata.id, Bone Bolango – Penutupan Pantai Kurenai di Kecamatan Bone Pesisir, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, memicu keluhan dari masyarakat yang menggantungkan penghasilan di kawasan wisata tersebut. Aspirasi warga itu kini menjadi perhatian DPRD Bone Bolango.
Anggota DPRD Bone Bolango dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rizki Huntoyungo, menyatakan menerima langsung keluhan masyarakat saat agenda reses resmi di Daerah Pemilihan (Dapil) II.
Rizki, yang juga duduk di Komisi II DPRD Bone Bolango, menilai kebijakan penutupan Pantai Kurenai perlu ditinjau kembali. Menurut dia, alasan penutupan yang dikaitkan dengan dugaan aktivitas negatif belum didukung fakta hukum yang jelas.
“Informasi yang berkembang menyebut ada dugaan peredaran minuman keras, praktik prostitusi, hingga narkotika. Namun hingga saat ini belum ada bukti yang dilaporkan secara resmi kepada aparat penegak hukum,” ujar Rizki, Minggu (17/05/2026).
Ia menegaskan kebijakan penutupan fasilitas wisata publik seharusnya didasarkan pada data dan hasil penelusuran yang terukur, agar tidak menimbulkan dampak luas bagi masyarakat.
“Kalau alasan penutupan karena dugaan narkoba, prostitusi, dan minuman keras, maka harus ada dasar yang jelas. Jika belum ada bukti konkret, kebijakan itu perlu dievaluasi,” katanya.
Menurut Rizki, penutupan Pantai Kurenai tidak hanya menyangkut akses wisata, tetapi juga berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat kecil yang berjualan dan mencari nafkah di sekitar lokasi.
Ia menyebut banyak pelaku usaha mikro lokal yang terdampak langsung sejak kawasan tersebut tidak lagi beroperasi.
Atas dasar itu, Rizki memastikan hasil reses tersebut akan dibawa ke pembahasan internal DPRD Bone Bolango, khususnya di Komisi II, untuk mendorong dialog bersama pihak terkait.
DPRD, kata dia, ingin memastikan setiap kebijakan yang menyentuh kepentingan masyarakat tetap mempertimbangkan aspek keadilan sosial, kepastian hukum, dan dampak ekonomi daerah.
Penutupan Pantai Kurenai sebelumnya menjadi perhatian publik setelah muncul isu terkait dugaan aktivitas yang dinilai meresahkan di kawasan wisata tersebut. Namun hingga kini, masyarakat berharap ada kejelasan dan solusi yang tidak merugikan pelaku usaha lokal.
