Hibata.id – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyatakan bahwa pemerintah merespons cepat aspirasi yang disuarakan oleh pengemudi ojek online (ojol) menjelang aksi unjuk rasa yang direncanakan pada Selasa, 20 Mei 2025.
Hasan mengungkapkan bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah melakukan dialog langsung dengan perwakilan pengemudi ojol untuk membahas berbagai persoalan yang mereka hadapi.
“Hari ini baru saja selesai. Mereka juga menggelar media briefing bersama rekan-rekan jurnalis. Respons dari Kementerian Perhubungan sangat cepat,” kata Hasan di Jakarta, Senin (19/5).
Ia menegaskan, pemerintah membuka ruang komunikasi dengan komunitas pengemudi ojol guna menyerap aspirasi terkait regulasi dan kesejahteraan.
“Kemenhub telah berdialog dengan perwakilan ojol. Mereka terbuka untuk mendiskusikan berbagai masukan, termasuk soal tarif dan perlindungan sosial,” ujarnya.
Hasan menekankan bahwa pemerintah menjunjung tinggi hak konstitusional setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat. Namun, ia mengimbau agar aksi dilakukan secara damai dan tidak mengganggu kepentingan umum.
“Penyampaian pendapat dijamin oleh undang-undang. Tapi mari kita jaga agar kebutuhan masyarakat tetap terlayani,” kata dia.
Menurut Hasan, pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait akan menindaklanjuti seluruh masukan yang disampaikan pengemudi ojol dengan serius. Ia berharap tercapai solusi yang menguntungkan semua pihak.
“Kita cari jalan tengah yang adil. Bisnis tetap berjalan, masyarakat tetap terlayani, dan pengemudi semakin sejahtera,” tambahnya.
Komunitas pengemudi ojol berencana menggelar aksi demonstrasi nasional pada Selasa, 20 Mei 2025 pukul 13.00 WIB. Aksi ini merupakan respons atas sejumlah tuntutan yang dinilai belum mendapat tanggapan memadai dari pemerintah dan perusahaan aplikasi.
Beberapa poin tuntutan yang disuarakan antara lain adalah:
-
Transparansi dan keadilan pembagian hasil antara pengemudi dan perusahaan aplikasi.
-
Penyesuaian tarif dasar, yang dinilai belum mencerminkan biaya operasional dan kebutuhan hidup.
-
Perlindungan sosial, seperti jaminan kesehatan dan perlindungan kecelakaan kerja.
-
Proses yang transparan dalam suspensi akun, serta pelibatan pengemudi dalam penyusunan kebijakan yang memengaruhi pekerjaan mereka.
Sebagai bentuk protes, para pengemudi berencana mematikan aplikasi selama 24 jam penuh. Aksi ini diperkirakan akan berdampak pada layanan transportasi dan pengiriman di berbagai daerah.
