Hibata.id – Angin perubahan itu mulai terasa dari Jakarta, tetapi getarannya jauh sampai ke Gorontalo.
Wacana mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah dari mekanisme langsung ke pemilihan oleh DPRD perlahan mengubah cara para elite membaca peta politik.
Bagi sebagian pihak, gagasan ini terdengar seperti langkah mundur.
Namun bagi yang lain, terutama figur dengan jaringan kuat di parlemen, rencana tersebut justru membuka peluang baru.
Di Gorontalo, satu nama segera muncul dalam percakapan politik, yakni Idah Syahidah Rusli Habibie.
Ia bukan pemain baru, Idah saat ini menjabat Wakil Gubernur Gorontalo sekaligus Ketua DPD I Partai Golkar Gorontalo.
Dua posisi itu menempatkannya tepat di jantung kekuasaan daerah, baik di pemerintahan maupun di partai politik.
Jika Pilkada benar-benar dipilih DPRD, banyak pengamat menilai jalan politik Idah menjadi lebih lapang.
Ia menguasai struktur partai, memiliki relasi kuat dengan anggota legislatif, dan berada di lingkaran pengambil keputusan.
Dalam skema pemilihan langsung, kekuatan elektoral menjadi penentu utama.
Tetapi dalam skema Pilkada DPRD, lobi politik dan kekuatan kursi partai memegang peranan lebih besar. Dan di titik itulah Idah dinilai unggul.
Golkar Bersikap Hati-Hati
Di tengah riuh perdebatan, Partai Golkar memilih langkah tenang.
Sekretaris DPD I Partai Golkar Gorontalo, Ghalib Lahidjun, menegaskan bahwa sikap resmi partai masih menunggu keputusan pusat.
“Secara kepartaian, kebijakan ini menjadi kewenangan DPP. Kami di daerah mengikuti arahan yang akan diputuskan pimpinan pusat,” ujar Ghalib.
Pernyataan itu menunjukkan Golkar belum ingin tergesa-gesa menentukan posisi.
Partai berlambang pohon beringin tersebut memilih menunggu arah angin nasional sebelum menentukan langkah di daerah.
Namun satu hal sulit dibantah, Golkar merupakan salah satu kekuatan utama di DPRD Gorontalo.
Jika mekanisme pemilihan berpindah ke parlemen, partai dengan kursi signifikan seperti Golkar otomatis memiliki peran kunci.
Kondisi itu secara alami membuat posisi Idah Syahidah semakin diperhitungkan.
Suara Penolakan dari PDIP
Tidak semua partai melihat wacana ini dengan cara yang sama. Dari kubu PDI Perjuangan Gorontalo, suara penolakan terdengar tegas.
Ketua DPD PDI Perjuangan Gorontalo, La Ode Haimudin, menilai Pilkada melalui DPRD justru mengurangi makna demokrasi.
“Kalau kepala daerah dipilih DPRD, legitimasi rakyat akan berkurang. Proses politik hanya terjadi di antara segelintir orang,” kata La Ode.
Menurut dia, sistem tersebut berpotensi memindahkan arena kompetisi dari publik ke ruang tertutup elite politik.
“Kandidat akan lebih sibuk melobi anggota DPRD daripada meyakinkan masyarakat. Ini berbahaya bagi kualitas demokrasi,” ujarnya.
Kekhawatiran itu masuk akal. Dalam skema Pilkada DPRD, figur yang kuat secara struktural memiliki peluang lebih besar dibanding tokoh baru atau kandidat alternatif.
Hingga kini, pemerintah pusat memang belum memutuskan nasib akhir wacana tersebut. Pembahasan masih berlangsung, tarik-menarik kepentingan masih terjadi.
Namun di daerah, para politisi mulai berhitung.
Jika perubahan sistem resmi berlaku, konstelasi politik Gorontalo hampir pasti bergeser. Pertarungan tidak lagi sepenuhnya terjadi di ruang publik, melainkan di meja-meja rapat fraksi dan lobi antarpartai.
Dalam situasi seperti itu, figur yang menguasai mesin partai dan memiliki hubungan kuat dengan DPRD berada di garis terdepan.
Banyak pihak menilai, Idah Syahidah berada tepat di posisi tersebut.
Meski begitu, politik selalu menyimpan kejutan. Keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat dan dinamika koalisi di parlemen daerah.
Satu hal yang pasti, wacana Pilkada DPRD telah membuka babak baru cerita politik Gorontalo. Dan di babak itu, nama Idah Syahidah Rusli Habibie kembali menjadi tokoh utama yang paling banyak diperbincangkan.
