Hibata.id – Penjabat (Pj) Wali Kota Gorontalo, Ismail Madjid, mengikuti entry meeting bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo, pada Senin (17/2/2025). Rapat tersebut membahas tugas BPKP dalam melaksanakan evaluasi perencanaan dan penganggaran untuk pelaksanaan APBD tahun 2025.
Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, BAPPPEDA Kota Gorontalo, Ferdinand Mayulu, yang mendampingi Pj Wali Kota Gorontalo pada rapat tersebut, menjelaskan bahwa tujuan rapat ini adalah untuk mengevaluasi proses perencanaan dan penganggaran, dengan fokus pada beberapa sektor utama.
“Tujuannya adalah mengevaluasi bagaimana proses perencanaan dan penganggaran yang difokuskan pada beberapa sektor, antara lain pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, penanganan stunting, dan UMKM,” ungkap Ferdinand.
Dalam rapat tersebut, lanjut Ferdinand, BPKP juga akan berkoordinasi mengenai pemeriksaan yang akan dilakukan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
“Karena ini adalah entry meeting, kami melaporkan bahwa BPKP akan segera melakukan pemeriksaan terhadap anggaran dan penganggaran. Hasilnya nantinya akan menunjukkan apakah ada belanja atau anggaran yang tidak efektif atau efisien,” tandas Ferdinand.
Hasil evaluasi, kata Ferdinand, akan disampaikan setelah pemeriksaan dilakukan. Pihaknya juga masih menunggu hasilnya yang diperkirakan akan keluar sekitar satu bulan setelah entry meeting ini, dan diharapkan selesai pada 21 Maret 2025.
Evaluasi perencanaan ini, lanjutnya, akan menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Gorontalo, terutama BAPPPEDA, dalam menyusun visi dan misi program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.
Dalam kesempatan tersebut, Ferdinand juga mengungkapkan beberapa langkah yang sedang dilakukan BAPPPEDA saat ini. Diantaranya, BAPPPEDA sedang menyusun draf rancangan awal RPJMD untuk Adhan Dambea dan Indra Gobel.
“Evaluasi perencanaan dari BPKP ini sangat berharga sebagai input, agar visi dan misi Presiden serta Wali Kota nantinya dapat berjalan linier menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Ferdinand.
