Hibata.id – Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Biro Hukum Provinsi Gorontalo, Kamis (20/6/2025), guna memastikan arah pembangunan lima tahun mendatang menyentuh wilayah tertinggal dan kepulauan.
Rapat yang berlangsung di Ruang Inogaluma DPRD Gorontalo itu dipimpin Ketua Pansus RPJMD Sun Biki dan Wakil Ketua Espin Tulie. Sejumlah anggota Pansus turut hadir, di antaranya Gustam Ismail, Hais Ayuwa, dan Manaf Hamzah.
Dalam pembahasan, Pansus menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan lintas wilayah, terutama daerah terluar seperti Pulau Dudepo di Gorontalo Utara.
Anggota Pansus, Gustam Ismail, menyampaikan bahwa hingga kini, pulau tersebut belum memiliki akses infrastruktur dasar seperti listrik dan jalan penghubung.
“Kami mendorong agar wilayah kepulauan, terutama yang terisolasi, masuk dalam prioritas RPJMD 2025–2029. Di Pulau Dudepo, masyarakat masih hidup tanpa listrik dan akses transportasi memadai. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegas Gustam.
Ia menyebut kondisi Pulau Dudepo sebagai yang paling tertinggal di Provinsi Gorontalo. Selain tidak adanya jaringan listrik, akses jalan dan jembatan pun masih sangat minim.
“Bayangkan, lebih dari tujuh dekade Indonesia merdeka, tapi saudara-saudara kita di sana belum merasakan kemerdekaan dalam bentuk infrastruktur dasar,” tambahnya.
DPRD Gorontalo memastikan akan mengawal janji tersebut agar benar-benar diimplementasikan melalui program konkret.
“Kami akan mengawasi proses perencanaan hingga pelaksanaan, agar pembangunan lima tahun ke depan sesuai dengan kapasitas fiskal dan menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di daerah tertinggal dan kepulauan,” tutup Gustam.
Menanggapi hal tersebut, Bappeda Gorontalo menyatakan komitmennya untuk mengintegrasikan pembangunan wilayah kepulauan ke dalam dokumen RPJMD 2025–2029. Langkah ini menjadi sinyal positif untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan berkeadilan.
