Hibata.id – Sejumlah Satuan Kerja (Satker) di jajaran Polda Gorontalo meraih penghargaan pada ajang Treasury Strategic Forum 2026 & Treasury Award 2025 yang digelar oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Gorontalo, Sabtu (14/2/2026).
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen satker dalam menjalankan tata kelola anggaran negara secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sesuai prinsip pengelolaan keuangan yang baik.
Adapun satker Polda Gorontalo yang menerima penghargaan yakni:
-
Direktorat Pengamanan Objek Vital (Dit Pamobvit) Polda Gorontalo, meraih penghargaan kategori implementasi kartu kredit pemerintah terbaik Tahun 2025.
-
Direktorat Lalu Lintas (Dit Lantas) Polda Gorontalo, menerima penghargaan kategori implementasi Cash Management System (CMS) terbaik Tahun 2025.
-
Direktorat Intelijen Keamanan (Dit Intelkam) Polda Gorontalo, memperoleh penghargaan kategori penyedia data dan informasi terbaik Tahun 2025.
-
Bidang Keuangan (Bidkeu) Polda Gorontalo, meraih penghargaan kategori Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Besar terbaik, serta kategori pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbaik Triwulan III Tahun 2025.
Kapolda Gorontalo melalui Kabid Humas Polda Gorontalo Kombes Pol. Desmont Harjendro A.P., S.I.K., M.T. menyampaikan apresiasi atas prestasi tersebut. Ia menegaskan bahwa capaian ini lahir dari kerja keras personel yang menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh satker jajaran Polda Gorontalo untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara transparan dan akuntabel, sekaligus mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat,” kata Desmont.
Ia menambahkan, Polda Gorontalo akan terus memperkuat tata kelola keuangan yang efektif dan efisien sejalan dengan agenda reformasi birokrasi, serta penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Melalui penghargaan ini, Polda Gorontalo berkomitmen menjaga pengelolaan anggaran negara agar semakin profesional dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
