Hibata.id – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Demokrasi mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bone Bolango untuk segera menindak baliho Merlan Uloli yang masih terpasang di berbagai instansi dan jalan raya di wilayah tersebut, mengingat pentingnya menjaga integritas pemilihan umum.
Pada Senin (21/10/2024), aliansi tersebut menggelar unjuk rasa di Kantor Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, yang dihadiri oleh sejumlah mahasiswa, pemuda, serta masyarakat setempat yang peduli terhadap pelaksanaan demokrasi.
Dalam aksi ini, para demonstran menyampaikan berbagai tuntutan, dengan salah satunya adalah mendesak Bawaslu Kabupaten Bone Bolango untuk segera menindak baliho Merlan Uloli, yang saat ini masih terpampang di berbagai instansi pemerintahan dan lokasi strategis di jalan raya.
Fahrul Wahidji, sebagai orator dalam aksi tersebut, menjelaskan bahwa tahapan pemilihan umum saat ini sedang berjalan, dan Merlan Uloli yang masih menjabat sebagai Bupati juga merupakan salah satu figur calon bupati dalam pilkada mendatang, sehingga keberadaan baliho tersebut dianggap melanggar ketentuan yang ada.
“Pemasangan baliho tersebut berpotensi mengganggu stabilitas dan objektivitas pemilihan kepala daerah di Bone Bolango, serta menciptakan persepsi yang tidak adil di kalangan masyarakat pemilih,” kata Fahrul Wahidji.
Fahrul juga mengingatkan bahwa berdasarkan aturan yang berlaku, salah satu bentuk pelanggaran dalam tahapan pilkada adalah pemasangan baliho yang berkaitan dengan calon bupati atau wakil bupati yang tidak sesuai konteks, dan ini harus segera ditindaklanjuti.
Di sisi lain, Fahrul menilai Bawaslu Bone Bolango terkesan acuh tak acuh terhadap situasi ini, karena hingga saat ini, baliho tersebut masih bertebaran di berbagai lokasi tanpa ada tindakan yang jelas dari pihak pengawas pemilu.
Ia menegaskan bahwa meskipun saat ini sudah ada Pejabat Sementara (PJS) Bupati Bone Bolango, baliho Merlan Uloli yang masih terpasang di banyak tempat menunjukkan ketidakseriusan dalam penegakan aturan pemilu.
“Bawaslu Bone Bolango untuk segera mengambil langkah tegas dalam menangani permasalahan baliho yang dianggap melanggar ketentuan ini, agar proses pilkada dapat berjalan secara fair dan demokratis,” pungkasnya.
