Hibata.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi dukungan bagi Gizi anak-anak sekolah di Kota Gorontalo, justru memunculkan kekhawatiran setelah ditemukan makanan yang tidak layak konsumsi di sejumlah sekolah.
Kejadian itu bermula saat makanan MBG tiba di sekolah untuk dibagikan kepada siswa. Seperti biasa, guru dan pihak sekolah melakukan pemeriksaan sebelum makanan dikonsumsi.
Namun, pemeriksaan tersebut menemukan sejumlah menu dalam kondisi tidak layak, sehingga distribusi langsung dihentikan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, Lukman Kasim, menyampaikan keprihatinannya atas temuan tersebut.
Menurutnya, kualitas makanan harus menjadi perhatian utama karena menyangkut keselamatan peserta didik.
“Jaminan kualitas makanan itu hal yang paling utama. Dari awal kita sudah mengantisipasi ini karena menyangkut keselamatan anak-anak,” ujar Lukman Kasim.
Lukman menjelaskan, sejak awal pelaksanaan MBG, Dinas Pendidikan Kota Gorontalo telah melibatkan kepala sekolah dan guru agar melakukan pengawasan langsung di lapangan.
Ia menegaskan, pemeriksaan harus dilakukan sebelum makanan diberikan kepada siswa.
“Tugas kami ada di sekolah. Jadi sebelum anak-anak makan, guru-guru harus memeriksa kelayakan makanan itu,” katanya.
Menurut dia, dinas tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan menyeluruh di seluruh dapur penyedia makanan. Karena itu, sekolah menjadi garda terdepan dalam memastikan makanan yang diterima aman dikonsumsi.
Temuan Sekolah
Dalam kejadian terbaru, makanan tidak layak konsumsi ditemukan di SMP Negeri 1 Kota Gorontalo dan SD Laboratorium. Sejumlah menu, seperti telur dan roti, diketahui dalam kondisi basi.
Sebagian makanan sempat dikonsumsi siswa sebelum distribusi dihentikan setelah ditemukan adanya masalah pada kualitas makanan.
“Ada sebagian yang sempat mengonsumsi, tapi sebagian besar langsung dihentikan. Tidak ada kejadian keracunan, tapi ini tetap harus kita waspadai,” ujarnya.
Lukman menyebut temuan makanan basi bukan kejadian pertama. Ia mengatakan beberapa kasus serupa sebelumnya sudah pernah dilaporkan kepada satuan tugas (Satgas) pelaksana program MBG.
Produsen Makanan Belum Mengantongi Izin
Selain persoalan kualitas makanan, Disdik Kota Gorontalo juga menemukan bahwa makanan tersebut dikirim dari produsen yang belum mengantongi izin resmi.
“Kue yang diantar itu ternyata berasal dari produsen yang belum memiliki izin. Kita dorong mereka urus izin dulu baru bisa berproduksi,” jelas Lukman.
Temuan tersebut memperkuat alasan Disdik Kota Gorontalo untuk mendorong evaluasi lebih serius agar pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar keamanan pangan.
Sebagai tindak lanjut, Dinas Pendidikan Kota Gorontalo telah melaporkan kronologi kejadian tersebut kepada Wakil Wali Kota Gorontalo. Lukman mengatakan pihaknya juga menyiapkan laporan resmi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) pusat.
Menurut dia, laporan perlu segera disampaikan karena kejadian serupa dinilai berulang dan membutuhkan penanganan lebih tegas.
“Anak-anak harus kita lindungi. Jangan sampai mereka terpapar makanan yang tidak layak dikonsumsi,” kata Lukman.
Keluhan MBG Juga Muncul di Bone Bolango
Sementara itu, keluhan terkait pelaksanaan MBG juga muncul di Kabupaten Bone Bolango.
Namun, masalah yang muncul berbeda. Jika di Kota Gorontalo persoalan terjadi pada kualitas makanan, maka di Bone Bolango keluhan muncul dari sisi penyajian menu.
Kepala Sekolah SD Negeri 9 Bonepantai, Nur Ikhlas Muhamad, menyebut para siswa mulai mempertanyakan menu yang belakangan berubah.
“Banyak siswa mengeluh karena menu MBG yang disajikan sekarang lauk kebanyakan tulang,” kata Nur Ikhlas.
Ia menirukan protes siswa yang dinilainya terdengar sederhana, namun mencerminkan keluhan nyata di lapangan.
“Mereka bilang, ‘Ibu, torang cuma makan tulang?’.”
SPPG Tihu Bone Bolango
Kepala SPPG Tihu Bone Bolango, Alwin Karim, menjelaskan bahwa pihaknya menyiapkan makanan MBG dalam skala besar dengan dukungan delapan unit kompor. Aktivitas dapur bahkan dimulai sejak dini hari.
Ia menyebut proses memasak dimulai pukul 02.00 dini hari.
Namun terkait keluhan lauk yang dinilai terlalu sedikit daging, Alwin menyampaikan penjelasan teknis. Menurutnya, daging yang diterima dari pemasok sudah sesuai pesanan, tetapi mengalami penyusutan setelah dimasak.
“Iya memang itu kita kan pesannya sudah sesuai ukuran dari supplier, cuma memang biasanya daging itu menyusut, memang itu akan dievaluasi nanti ke depan kita akan, ketika ada daging yang menyusut begitu nanti kita bisa bikin double, supaya kan dia tidak kecil,” jelas Alwin saat diwawancarai langsung awak media (Rabu, 4 Februari 2026).
Selain itu, Alwin juga menyampaikan rencana perbaikan pada variasi buah dalam menu MBG agar lebih sesuai dengan kebutuhan sekolah.
“Insya Allah nanti ke depan kita akan buat buah yang diinginkan, contoh misalkan, disini kan jarang sekali anggur, nanti insya Allah kita akan buat bahwa menunya itu ada anggur,” tuturnya.
Keluhan yang muncul dari dua daerah tersebut menambah perhatian masyarakat terhadap pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis.
Banyak pihak berharap program ini benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak, bukan hanya sekadar rutinitas distribusi makanan.
Masyarakat juga menilai pengawasan harus berjalan seiring dengan pelaksanaan, agar kualitas menu tetap terjaga dan tujuan program nasional tersebut tercapai.
Hingga saat ini, pelaksanaan MBG masih menjadi perhatian publik dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat dan memperkuat program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
