Hibata.id – Di tengah gencarnya efisiensi anggaran yang digaungkan oleh pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Pohuwato justru menampilkan hal yang kontras. Wakil Bupati Pohuwato dikabarkan mendapat kendaraan dinas baru, memicu sorotan publik.
Kebijakan ini menjadi perhatian karena bertolak belakang dengan semangat penghematan yang tengah digalakkan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah pusat mendorong efisiensi belanja agar anggaran pembangunan tidak terbuang percuma. Namun, di Pohuwato, pengadaan mobil dinas tampaknya tetap dianggap sebagai kebutuhan yang tak bisa ditunda.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Pohuwato Beni Nento memberikan tanggapan. Usai Rapat Paripurna ke-18 DPRD Pohuwato pada Selasa, 8 Juli 2025, ia menyatakan bahwa pengadaan kendaraan dinas bukanlah hal yang bermasalah.
“Pengadaan mobil itu sah-sah saja. Bupati dan wakil bupati yang sekarang adalah hasil pemilihan baru, begitu juga dengan pimpinan DPRD. Jadi wajar saja jika kemudian ada pengadaan kendaraan dinas,” ujarnya kepada awak media di Gedung DPRD Pohuwato.
Ia juga menegaskan bahwa kendaraan dinas seharusnya tidak hanya menjadi fasilitas eksekutif, tetapi juga bagi pimpinan legislatif.
“Tidak mungkin bupati dan wakil bupati punya, sementara pimpinan DPRD tidak. Kita tunggu saja, apakah ke depan mobil dinas untuk pimpinan DPRD juga akan direalisasikan atau tidak,” imbuhnya.
