Hibata.id – Bupati Buton Tengah, Dr. H. Azhari, S.STP., M.Si., memaparkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD, Senin (6/4/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Mazaluddin dan dihadiri Wakil Bupati Muh. Adam Basan, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.
Bupati Azhari menyampaikan realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp839,08 miliar atau 90,80 persen dari target Rp849,20 miliar.
Ia menjelaskan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, meski kontribusinya terhadap total pendapatan masih terbatas.
“PAD tahun 2025 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, namun kontribusinya masih relatif kecil,” kata Azhari.
Menurut dia, pendapatan transfer tetap menjadi komponen terbesar dalam struktur pendapatan daerah dengan realisasi Rp803,01 miliar atau 98,23 persen dari target.
Dari sisi belanja, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp900 miliar dengan realisasi mencapai lebih dari Rp800 miliar atau 88,44 persen.
Azhari menilai capaian tersebut menunjukkan upaya pemerintah daerah menjaga efektivitas penggunaan anggaran, meskipun serapan di sejumlah sektor masih perlu ditingkatkan.
Selain aspek fiskal, pemerintah daerah juga mencatat sejumlah capaian kinerja pembangunan sepanjang 2025. Sektor pariwisata mencatat realisasi hingga 186,15 persen dari target, sementara pertumbuhan investasi daerah melampaui 100 persen.
Kinerja di bidang lingkungan hidup dan tata ruang juga melampaui target yang telah ditetapkan.
Pada sektor ketahanan pangan, pemerintah daerah menjaga stabilitas produksi pertanian sehingga target tahunan dapat tercapai.
Meski demikian, Bupati Azhari mengakui masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan yang perlu menjadi perhatian ke depan.
Di antaranya pembangunan jaringan irigasi yang belum optimal, capaian sektor UMKM dan ketenagakerjaan yang masih rendah, serta keterbatasan sarana dan prasarana di bidang pendidikan, kesehatan, dan perumahan.
Ia juga menyoroti belum meratanya kualitas sumber daya manusia (SDM) serta pelayanan dasar di sejumlah wilayah.
Secara umum, capaian pembangunan daerah tahun 2025 dinilai berjalan cukup baik dan menunjukkan konsistensi pelaksanaan program pemerintah daerah.
“Kami terus mendorong perbaikan kinerja dan membuka ruang masukan dari DPRD serta seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan bersih,” ujar Azhari.
