Hibata.id, Bone Bolango – Sekretaris Daerah Bone Bolango Iwan Mustapa meminta pemerintah desa tetap menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat di tengah penurunan alokasi dana desa.
Ia mendorong aparat desa memperkuat tata kelola keuangan, meningkatkan pendapatan asli desa, dan mengelola aset secara optimal.
Pesan tersebut disampaikan Iwan saat menghadiri kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan dan Aset Desa se-Kabupaten Bone Bolango di Swiss-Belhotel Maleosan, Manado, Senin (12/10/2026).
Iwan menjelaskan, alokasi dana desa di Bone Bolango mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
Dana desa yang sebelumnya mencapai sekitar Rp127 miliar turun menjadi Rp117 miliar pada 2025.
Pada 2026, alokasinya kembali menyusut menjadi sekitar Rp43 miliar dan diperkirakan meningkat menjadi Rp47 miliar pada 2027.
Menurut dia, perubahan anggaran tersebut menuntut pemerintah desa untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menjalankan pemerintahan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Jangan kurangi layanan kita terhadap rakyat, terhadap masyarakat, hanya karena anggaran berkurang. Berapa pun anggaran yang ada, tugas dan tanggung jawab kita adalah melayani kepentingan masyarakat,” kata Iwan.
Ia mengatakan, dinamika anggaran juga berkaitan dengan penyesuaian terhadap prioritas nasional, termasuk pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Program tersebut diharapkan dapat memperkuat aktivitas ekonomi desa bersama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Dari 165 desa di Bone Bolango, sebanyak 48 desa telah dinyatakan siap dari sisi ketersediaan lahan.
Sementara itu, 27 unit gerai telah terbangun, dengan 17 di antaranya dinyatakan tuntas secara fisik dan tinggal menunggu pasokan produk.
Iwan menegaskan, pemerintah desa perlu mendukung pelaksanaan program nasional sesuai arah kebijakan, sekaligus menyesuaikan pelaksanaannya dengan kondisi dan kebutuhan wilayah masing-masing.
“Kalau ada kebijakan yang menuntut Bapak dan Ibu di desa harus berusaha lebih keras lagi, maka itulah tantangan yang harus dihadapi,” ujarnya.
Di tengah keterbatasan anggaran, Iwan menilai peningkatan pendapatan asli desa menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian.
Pengelola keuangan dan aset desa harus memahami regulasi, memastikan penggunaan anggaran sesuai ketentuan, serta mengembangkan potensi desa secara bertanggung jawab.
Ia juga menyoroti perubahan personel di tingkat desa, termasuk pengangkatan pejabat kepala desa yang baru.
Menurutnya, perubahan tersebut perlu diikuti dengan penyamaan pemahaman agar pengelolaan keuangan dan aset berjalan sesuai aturan, bukan sekadar mengikuti kebiasaan masing-masing.
Karena itu, peningkatan kapasitas aparat desa diperlukan untuk memperbarui pengetahuan dan menyesuaikan kemampuan pengelola dengan perkembangan regulasi.
Dengan tata kelola yang baik, anggaran yang terbatas diharapkan tetap dapat dimanfaatkan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Ini menuntut kita terus meningkatkan kapasitas diri masing-masing,” ujar Iwan.
