Hibata.id, Buton Tengah – Kementerian Transmigrasi RI merencanakan alokasi anggaran sekitar Rp16 miliar untuk mendukung pengembangan kawasan di Kabupaten Buton Tengah (Buteng), Sulawesi Tenggara, pada 2027.
Namun, realisasi program tersebut masih bergantung pada pemenuhan persyaratan, termasuk kepastian status lahan dan studi kelayakan.
Rencana itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Transmigrasi RI, Edy Gunawan, saat mengunjungi Desa La Gili, Kecamatan Mawasangka Timur, bersama Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae dan Bupati Buton Tengah Azhari, Senin (19/10/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Azhari memaparkan potensi kelautan dan perikanan Buteng, terutama budidaya lobster mutiara.
Ia mendorong dukungan pemerintah pusat melalui program Transmarine untuk mengembangkan potensi kawasan dan meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir.
Menurut Azhari, posisi geografis Buteng yang berhadapan dengan Laut Flores serta kondisi perairannya membuka peluang pengembangan komoditas perikanan bernilai ekonomi tinggi.
Ia menjelaskan, pergerakan arus laut pada musim tertentu membawa benih ikan dan lobster ke perairan Buteng, termasuk Selat Spelman.
“Kenapa begitu, kita di Buteng ini merupakan kaki Pulau Muna yang langsung berhadapan dengan Laut Flores. Di kedalaman Laut Flores itu berkembang lobster dan pada musim tertentu arus air tadi akan membawa ikan dan lobster masuk ke Selat Spelman yang ada di Buteng,” kata Azhari.
Ia juga menyebut lobster mutiara sebagai salah satu komoditas yang berpotensi dikembangkan melalui budidaya menggunakan keramba.
Azhari mengatakan, masyarakat di Kecamatan Mawasangka telah mengembangkan budidaya lobster sebelum pemerintah daerah merencanakan pengembangan kawasan tersebut.
Ia turut menyebut data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2025 yang, menurut dia, mencatat penjualan benih lobster atau baby lobster sebanyak 240 ton di Buteng.
Kementerian Transmigrasi Tunggu Persyaratan Kawasan
Edy Gunawan menyatakan kementeriannya mendukung usulan pengembangan kawasan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Buteng.
Untuk melihat langsung potensi dan kebutuhan daerah, ia turut melibatkan Direktur Pengembangan Kawasan serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama dalam kunjungan tersebut.
“Kedatangan kami ke Buteng merupakan bukti kesungguhan Kementerian Transmigrasi untuk mendukung keseluruhan apa yang diusulkan oleh Bupati,” kata Edy.
Ia menjelaskan, rencana program senilai sekitar Rp16 miliar pada 2027 masih memerlukan kajian lebih lanjut. Pemerintah perlu memastikan status lahan dan menyusun studi kelayakan sebelum menetapkan pengembangan kawasan.
“Kita akan lihat bagaimana status lahannya supaya kita bisa membuat RKT sebagai wilayah transmigrasi. Kita juga akan melihat studi kelayakannya,” ujarnya.
Edy menambahkan, potensi ekonomi kawasan menjadi salah satu pertimbangan dalam pengembangan wilayah melalui program transmigrasi.
“Yang jelas, kalau potensinya bagus, mengapa tidak kita jadikan kawasan transmigrasi,” katanya.
Ridwan Bae Minta Pemkab Lengkapi Dokumen Perencanaan
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mengatakan kunjungan tersebut bertujuan meninjau langsung lokasi yang diusulkan untuk pengembangan melalui program Transmarine.
Ridwan menilai pengembangan kawasan perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan hasil peninjauan dan kesiapan perencanaan.
“Ini tahap awal dan kalau hasilnya bagus nanti diperbesar lagi,” kata Ridwan.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Buteng melengkapi dokumen perencanaan, termasuk Detail Engineering Design (DED), sebagai dasar teknis untuk memperjuangkan program pembangunan di kementerian terkait.
Menurut Ridwan, dokumen perencanaan yang lengkap akan membantu pemerintah daerah menjelaskan kebutuhan, rancangan teknis, dan kesiapan pelaksanaan program.
“Lengkap dengan DED, jadi saat memperjuangkan program itu, dengan gampang saya akan memperjuangkan hal tersebut di kementerian terkait. Jika tidak ada, kita akan kesulitan,” ujarnya.
Ridwan mengakui usulan pengembangan Transmarine di Buteng belum dilengkapi perencanaan dan DED secara menyeluruh. Meski demikian, ia menyatakan akan terus mendorong usulan tersebut agar dapat dikembangkan sebagai proyek percontohan.
“Sama halnya dengan program Transmarine ini, belum ada perencanaan, DED-nya belum ada. Tapi kita tetap dorong untuk menjadi percontohan,” katanya.
Dukungan pemerintah pusat tersebut diharapkan dapat membuka peluang pengembangan ekonomi pesisir Buteng. Namun, pelaksanaan program tetap memerlukan kesiapan lahan, kajian kelayakan, dan dokumen perencanaan yang sesuai dengan ketentuan.
