1. Monopoli Kekuasaan
Salah satu dampak buruk dari perpanjangan jabatan kepala desa adalah potensi terjadinya monopoli kekuasaan. Ketika seseorang terus-menerus memegang jabatan tersebut tanpa batas waktu yang jelas, hal ini dapat menciptakan situasi di mana kekuasaan terkonsentrasi pada satu individu atau kelompok kecil saja. Hal ini berpotensi merugikan partisipasi dan representasi masyarakat desa secara luas.
Baca Juga: Tahun ini Kepala Desa dan Perangkat Tak Terima THR hingga Gaji 13
2. Kurangnya Inovasi dan Perubahan
Perpanjangan jabatan kepala desa juga dapat menghambat kemajuan dan inovasi dalam pembangunan desa. Tanpa adanya rotasi kepemimpinan yang teratur, ide-ide baru dan pandangan yang segar mungkin tidak tersampaikan atau diimplementasikan. Hal ini dapat menyebabkan stagnasi dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
3. Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan
Ketidakberlanjutan jabatan kepala desa juga meningkatkan risiko penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa adanya mekanisme pengawasan yang efektif atau pembaruan kepemimpinan yang teratur, kepala desa dapat merasa bebas untuk bertindak sesuai keinginan mereka tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Hal ini dapat merugikan masyarakat desa dan mengganggu tatanan sosial yang ada.
4. Pengabaian Kepentingan Masyarakat
Perpanjangan jabatan kepala desa juga dapat menyebabkan pengabaian terhadap kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
Kepala desa yang berfokus pada mempertahankan kekuasaan mereka sendiri mungkin lebih cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi atau golongan tertentu daripada kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.
5. Menurunnya Partisipasi Masyarakat
Terakhir, perpanjangan jabatan kepala desa dapat menyebabkan menurunnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan di tingkat desa.
Rasa putus asa dan kepercayaan yang berkurang terhadap proses politik lokal dapat membuat warga merasa tidak terlibat atau tidak peduli terhadap masalah-masalah yang ada di desa mereka.
Dengan mempertimbangkan berbagai dampak buruk yang mungkin terjadi jika jabatan kepala desa diperpanjang tanpa batas, penting bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk merancang sistem yang memungkinkan rotasi kepemimpinan yang teratur dan adil.
Hal ini akan membantu mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan, merangsang inovasi, dan menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan desa.
