Hibata.id, Gorontalo – Puluhan pengemudi bentor yang tergabung dalam Ikatan Pengemudi Bentor (IPB) mendatangi Rumah Dinas Gubernur Gorontalo, Kamis (15/10/2026).
Mereka datang membawa persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata, antrean panjang dan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM).
Di tengah kebutuhan pengemudi untuk segera kembali mencari nafkah, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail baru menyampaikan rencana pengajuan tambahan kuota BBM sebesar 3 hingga 5 persen kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Artinya, tambahan kuota tersebut belum menjadi kepastian. Surat masih disiapkan, persetujuan belum diperoleh, sementara pengemudi bentor tetap harus menghadapi antrean di SPBU.
Bagi pengemudi bentor, persoalannya sederhana. Mesin membutuhkan bensin, keluarga membutuhkan penghasilan. Keduanya tidak bisa digerakkan hanya dengan rencana.
Perwakilan IPB, Iwan Abdullatif, menyampaikan langsung keluhan tersebut kepada Gusnar. Ia menegaskan kesulitan memperoleh BBM berdampak terhadap kemampuan pengemudi memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Tidak dapat BBM, tidak bisa makan. Tidak bisa kasih uang sekolah,” ujar Iwan.
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa antrean BBM bukan sekadar urusan kendaraan yang menunggu giliran mengisi tangki.
Setiap jam yang habis di SPBU merupakan waktu yang seharusnya digunakan pengemudi untuk mencari penumpang. Ketika bentor berhenti mengantre, kesempatan memperoleh penghasilan ikut terhenti.
Di sinilah pemerintah provinsi menghadapi pertanyaan mendasar: sampai kapan pengemudi harus menunggu, sementara solusi yang ditawarkan masih menunggu persetujuan?
Penyebab Antrean
Gusnar menjelaskan antrean BBM dipengaruhi keterlambatan kapal pengangkut bahan bakar yang tiba di dermaga sekitar 10 jam dari jadwal.
Selain itu, dua SPBU, yakni SPBU Agus Salim dan SPBU Talumolo, dikenai penangguhan penyaluran akibat pelanggaran terkait penjualan BBM menggunakan jeriken.
Penjelasan tersebut memberikan gambaran mengenai penyebab antrean. Namun, mengetahui penyebab kemacetan pasokan tentu berbeda dengan memastikan persoalan selesai.
Gusnar mengatakan pemerintah provinsi akan meminta tambahan kuota BBM sebesar 3 hingga 5 persen kepada BPH Migas. Surat permintaan itu disebut sedang disiapkan untuk dikirim pada hari yang sama.
“Dari pemerintah kita tambah kuota, kita minta. Ya, mudah-mudahan direspons oleh mereka,” kata Gusnar.
Kata mudah-mudahan menjadi bagian penting dari jawaban gubernur. Sebab, tambahan kuota masih bergantung pada keputusan BPH Migas.
Belum ada kepastian apakah permintaan tersebut akan disetujui, kapan tambahan pasokan dapat direalisasikan, dan sejauh mana penambahan kuota mampu mengurangi antrean di SPBU.
Dengan demikian, rencana penambahan kuota belum dapat disebut sebagai penyelesaian atas kesulitan BBM yang dikeluhkan pengemudi.
Bukan Sekadar Penjelasan
Kritik terhadap langkah pemerintah provinsi muncul dari kesenjangan antara kebutuhan mendesak masyarakat dan kepastian kebijakan yang belum tersedia.
Pengemudi bentor datang membawa persoalan hari ini. Sementara itu, tambahan kuota yang diharapkan menjadi solusi masih berada pada tahap pengajuan.
Persoalannya bukan semata apakah gubernur sudah memberikan penjelasan, melainkan apakah penjelasan tersebut disertai langkah yang dapat diukur hasilnya.
Tanpa kepastian waktu, target penanganan, dan informasi perkembangan yang terbuka, rencana penambahan kuota berisiko dipandang masyarakat sebagai omon-omon.
Iwan juga meminta pemerintah lebih aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat, terutama mengenai penyebab antrean dan perkembangan penanganan BBM.
“Harusnya lingkungan Bapak-Bapak itu lebih aktif lagi menggunakan media sosial untuk memberikan pengetahuan, informasi yang benar, supaya kita orang di bawah tidak saling menyalahkan,” ujarnya.
Permintaan tersebut menunjukkan bahwa pengemudi tidak hanya membutuhkan bahan bakar, tetapi juga kejelasan informasi.
Sebab, ketika informasi resmi tidak tersampaikan dengan baik, masyarakat berpotensi saling menyalahkan tanpa mengetahui kondisi pasokan dan langkah penanganan yang sedang dilakukan.
Antrean Masih Jadi Persoalan
Sementara itu, perwakilan Pertamina Gorontalo, Satria, menjelaskan penangguhan penyaluran BBM di SPBU Agus Salim dan SPBU Talumolo dilakukan secara bergantian.
Menurut dia, pengaturan tersebut bertujuan agar kedua SPBU tidak menjalani penangguhan secara bersamaan.
Namun, penjelasan mengenai pengaturan sanksi belum menjawab seluruh keluhan pengemudi yang kesulitan memperoleh BBM.
Masyarakat masih membutuhkan kepastian mengenai kondisi pasokan, kelancaran distribusi, serta langkah sementara untuk mengurangi antrean.
Pada akhirnya, keberhasilan penanganan persoalan BBM tidak cukup diukur dari banyaknya penjelasan yang disampaikan pemerintah.
Ukuran yang lebih nyata adalah ketika pengemudi tidak lagi menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengantre dan dapat kembali mencari nafkah.
Gusnar kini menghadapi pekerjaan yang lebih penting daripada sekadar menyiapkan surat: memastikan pengajuan tambahan kuota benar-benar ditindaklanjuti dan perkembangannya diketahui masyarakat.
Apakah surat sudah dikirim, bagaimana respons BPH Migas, serta langkah apa yang disiapkan selama menunggu keputusan menjadi pertanyaan yang perlu dijawab pemerintah provinsi.
Sebab, bagi pengemudi bentor, tangki kendaraan tidak akan terisi oleh penjelasan.
Mereka membutuhkan BBM yang tersedia, bukan sekadar omon-omon yang belum diketahui kapan menjadi kenyataan.
