Hibata.id – Kisruh soal tata kelola sektor pertambangan di Provinsi Gorontalo makin hari terus bermasalah. Nama Kepala Dinas Tenaga Kerja, ESDM, dan Transmigrasi, Wardoyo Pongoliu, disebut-sebut ikut terseret dalam pusaran isu yang berkembang di tengah polemik aktivitas tambang di tanah Serambi Madinah.
Sejumlah laporan masyarakat hingga informasi yang beredar dalam beberapa waktu terakhir memunculkan dugaan adanya kedekatan antara Wardoyo dengan PT PETS.
Informasi ini tidak muncul secara tunggal, melainkan berkembang dari berbagai sumber yang kemudian memicu perhatian publik dan kalangan aktivis.
Penelusuran terhadap isu tersebut mengarah pada dugaan yang lebih luas. Wardoyo disebut tidak hanya memiliki relasi dengan perusahaan, tetapi juga ditengarai terlibat dalam praktik kapitalisasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Pohuwato.
WPR sendiri merupakan kawasan yang secara regulasi diperuntukkan bagi masyarakat lokal, sehingga setiap indikasi komersialisasi oleh pihak tertentu menjadi isu sensitif.
Selain itu, muncul pula informasi mengenai dugaan adanya dukungan fasilitas operasional berupa tiga unit kendaraan jenis Hilux yang disebut-sebut digunakan untuk menunjang aktivitas perusahaan.
Dugaan ini memperkuat kecurigaan adanya relasi yang melampaui batas profesional antara pejabat publik dan pihak swasta.
Aktivis Gorontalo, Frangky Max Kadir, menjadi salah satu pihak yang secara terbuka menyoroti persoalan tersebut.
Ia mengaku menerima banyak laporan dari masyarakat terkait dugaan praktik yang melibatkan pejabat daerah.
“Kami menerima banyak laporan dari masyarakat. Kadis ESDM Provinsi Gorontalo diduga ‘main mata’ dengan PT PETS mulai dari kapitalisasi WPR hingga penyediaan tiga unit mobil Hilux untuk digunakan perusahaan,” ujar Max.
Menurutnya, jika dugaan tersebut terbukti, maka langkah tegas perlu segera diambil oleh pemerintah daerah demi menjaga kredibilitas institusi.
“Gubernur jangan takut mengambil keputusan. Jika ada anak buah yang merusak citra pemerintahan, harus segera dievaluasi. Kadis ESDM harus mundur atau diberhentikan,” tegasnya.
Max juga menyatakan akan terus menelusuri informasi yang beredar dan membuka kemungkinan menggelar aksi besar apabila tidak ada respons konkret dari pemerintah.
Di tengah meningkatnya tekanan publik, Wardoyo Pongoliu memberikan klarifikasi. Ia membantah memiliki hubungan khusus dengan PT PETS.
“Tidak,” jawabnya singkat.
Terkait dugaan kapitalisasi WPR, Wardoyo mengaku tidak memahami istilah yang dimaksud dan menyatakan tidak mengetahui persoalan tersebut.
Ia juga menegaskan tidak terlibat dalam penyediaan kendaraan operasional bagi perusahaan.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa sektor pertambangan berada dalam pengawasan berbagai pihak, sehingga tidak memungkinkan adanya praktik yang tidak transparan.
“Pengawasan tidak hanya dari pemerintah, tapi juga aparat penegak hukum, LSM, dan masyarakat. Jadi tidak mungkin tidak transparan,” ujarnya.
Meski demikian, klarifikasi tersebut belum sepenuhnya meredakan pertanyaan publik.
Isu mengenai potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan WPR masih menjadi perhatian utama, terutama karena menyangkut akses dan hak masyarakat terhadap wilayah pertambangan rakyat.
Wardoyo menyatakan siap apabila harus menjalani pemeriksaan untuk membuktikan dirinya tidak terlibat dalam dugaan yang beredar.
Kasus ini menjadi ujian bagi komitmen transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pertambangan di Gorontalo.
Di tengah derasnya arus informasi dan tuntutan publik, kejelasan fakta menjadi kunci untuk memastikan apakah isu ini sekadar spekulasi atau bagian dari persoalan yang lebih dalam.
