Hibata.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menggelar reses masa persidangan pertama tahun 2024-2025 di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Senin (18/11/2024).
Kegiatan yang bertujuan menyerap aspirasi masyarakat ini justru diwarnai minimnya kehadiran dinas terkait, menjadi catatan penting dalam upaya memperkuat pelayanan publik.
Meski begitu, Wakil Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Hamzah Muslimin, menyayangkan hanya dua dinas yang hadir dalam reses kali ini.
Yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Padahal, banyak isu yang membutuhkan respons langsung dari dinas lain, seperti Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag), serta Dinas Pendidikan.
Dinas Sosial Jadi Sorotan Utama
Menurut Hamzah, Dinas Sosial seharusnya menjadi mitra utama dalam reses, mengingat banyak pertanyaan warga terkait bantuan sosial, layanan BPJS Kesehatan, dan program rukun duka. Ketidakhadiran dinas tersebut menghambat penyampaian jawaban langsung kepada masyarakat.
“Saya lihat aspirasi masyarakat banyak sekali, tapi sayangnya dinas-dinas terkait hanya dua yang hadir. Akhirnya saya jawab sendiri, dan nanti kami akan koordinasikan lebih lanjut,” ujar Hamzah.
Kebutuhan UMKM Tak Tertangani
Selain isu sosial, warga juga mengangkat persoalan dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, absennya perwakilan dari Dinas Perindag membuat pembahasan terkait solusi untuk pelaku usaha kecil ini tidak maksimal.
“Dari sekian banyak reses, kali ini yang paling minim kehadiran dinas mitra. Ini tentu harus jadi evaluasi ke depan,” tambahnya.
Pentingnya Koordinasi Lebih Baik
Hamzah menegaskan pentingnya koordinasi antara DPRD dan kepala dinas agar dinas mitra dapat hadir maksimal di setiap agenda reses.
Kehadiran mereka tidak hanya membantu DPRD menjawab aspirasi masyarakat, tetapi juga mempercepat tindak lanjut atas keluhan yang disampaikan.
“Yang paling urgent sebenarnya itu Dinas Sosial. Harusnya mereka mendampingi setiap reses, karena sebagian besar pertanyaan warga terkait masalah sosial,” tegasnya.
Reses DPRD ini menjadi momen penting untuk mendengar langsung kebutuhan warga. Namun, minimnya keterlibatan dinas terkait menjadi pekerjaan rumah bagi DPRD dan pemerintah daerah agar pelaksanaan reses berikutnya berjalan lebih optimal.
“Ke depan, kami akan koordinasikan dengan kepala dinas, supaya tiap perwakilan yang diundang bisa hadir mendampingi,” tutup Hamzah.
