Hibata.id – Isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sempat membuat masyarakat resah. Namun, pemerintah memastikan tidak ada perubahan harga, baik untuk BBM subsidi maupun nonsubsidi, mulai 1 April 2026.
Kepastian itu disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, setelah pemerintah melakukan koordinasi bersama PT Pertamina (Persero). Keputusan tersebut diambil atas arahan Presiden Prabowo Subianto dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat.
“Setelah kami melakukan koordinasi, dalam hal ini pemerintah bersama dengan Pertamina dan atas petunjuk dari Bapak Presiden untuk selalu mengedepankan kepentingan rakyat, Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non subsidi,” kata Prasetyo, dalam pernyataan resmi, Selasa (31/3/2026).
Pernyataan ini sekaligus menjawab berbagai spekulasi yang berkembang dalam beberapa hari terakhir terkait potensi kenaikan harga BBM.
Prasetyo juga meminta masyarakat tidak panik dan tetap tenang dalam menyikapi informasi yang beredar.
“Kami berharap dengan pernyataan ini masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lebih jelas, yang lebih akurat,” tutur dia.
Tak hanya soal harga, pemerintah juga memastikan pasokan BBM tetap aman di seluruh wilayah Indonesia.
“Kami berharap masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu resah karena ketersediaan BBM kami jamin. Kita jamin dan harga tidak terjadi penyesuaian,” tegasnya.
Harga BBM Saat Ini Masih Stabil
Jika melihat kondisi terbaru, harga BBM subsidi memang belum mengalami perubahan. PT Pertamina (Persero) masih menetapkan harga Pertalite di angka Rp10.000 per liter dan Biosolar sebesar Rp6.800 per liter.
Sementara itu, harga BBM nonsubsidi masih mengacu pada penyesuaian yang berlaku sejak 1 Maret 2026 dan belum mengalami perubahan hingga Selasa (31/3/2026).
Penetapan harga ini mengacu pada formula resmi pemerintah sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022, yang menjadi dasar perhitungan harga BBM umum.
Di sejumlah wilayah seperti Jawa, Bali, dan sebagian Sumatera, harga Pertamax berada di kisaran Rp12.300 hingga Rp12.900 per liter. Sementara Pertamax Turbo dijual antara Rp13.100 hingga Rp13.650 per liter.
Untuk jenis solar nonsubsidi, Dexlite berada di kisaran Rp14.200 sampai Rp14.800 per liter, sedangkan Pertamina Dex berkisar Rp14.500 hingga Rp15.100 per liter.
Perbedaan harga tersebut dipengaruhi oleh faktor distribusi dan kondisi geografis di masing-masing daerah.
Kenapa Harga BBM Bisa Berubah?
Di balik keputusan ini, pemerintah sebenarnya tetap menjalankan mekanisme harga sesuai aturan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa harga BBM nonsubsidi memang mengikuti pergerakan harga energi global.
Hal ini ia sampaikan untuk merespons isu kenaikan BBM nonsubsidi hingga 10 persen yang sempat beredar.
“Di Peraturan Menteri ESDM Tahun 2022 itu telah mengatur dua formulasi tentang harga BBM. Satu harga BBM industri dan satu nonindustri. Kalau yang industri tanpa diumumkan pun dia terus terjadi berdasarkan harga pasar,” kata Bahlil dikutip dari Antara, Selasa (31/3/2026).
Ia menambahkan, BBM dengan oktan tinggi seperti RON 95 dan RON 98 umumnya digunakan oleh kalangan mampu dan sektor industri, sehingga tidak termasuk dalam skema subsidi.
“Bensin RON 95, 98, itu kan orang-orang yang mampulah, seperti mohon maaf contoh Pak Rosan, Pak Seskab, masa pakai minyak subsidi ya kan? Dan selama mereka mau, selama ada uang untuk bayar monggo. Tugas negara menyiapkan yang membayar, tidak ada tanggungan negara sama sekali,” ujarnya.
Fokus Pemerintah: Lindungi Masyarakat
Di tengah dinamika harga energi global, pemerintah tetap menempatkan perlindungan masyarakat sebagai prioritas utama, khususnya melalui kebijakan BBM subsidi.
Bahlil menegaskan bahwa keputusan terkait subsidi akan mempertimbangkan kondisi masyarakat dan berada di tangan Presiden.
“Saya katakan bahwa subsidi tunggu tanggal mainnya. Insyaallah saya yakinkan bahwa Bapak Presiden dalam membuat kebijakan selalu mempertimbangkan dan memprioritaskan tentang kondisi masyarakat,” imbuhnya.
Dengan kepastian ini, pemerintah ingin memastikan masyarakat tidak terpengaruh isu yang belum tentu benar. Harga tetap stabil, pasokan terjaga, dan kebijakan terus diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan rakyat dan kondisi energi global.
