Hibata.id – Panitia acara Pemilihan Trans Queen Gorontalo dijemput oleh Reserse Mobile (Resmob) Polda Gorontalo usai menuai sorotan dari berbagai pihak.
Kegiatan yang melibatkan peserta dari komunitas LGBT ini telah menimbulkan kontroversi dan kecaman dari masyarakat setempat, yang merasa resah dengan pelaksanaan acara tersebut.
Baca Juga: Amran-Irwan Ketiban Dukungan dari DPP Projo di Pilkada Bonebol
Pemilihan Trans Queen, yang direncanakan untuk memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan, telah menuai reaksi keras dari sejumlah kelompok masyarakat di Gorontalo.
Mereka menganggap kegiatan ini tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang ada di tanah Gorontalo.
Sebagai respons terhadap protes masyarakat, keempat waria yang terlibat dalam panitia acara tersebut telah menandatangani pernyataan untuk tidak melaksanakan Pemilihan Trans Queen Gorontalo.
Langkah ini diambil untuk meredakan ketegangan dan menunjukkan komitmen terhadap keharmonisan sosial di daerah Gorontalo.
Kecaman KAHMI Kota Gorontalo
Sebelumnya, Majelis Daerah (MD) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Gorontalo secara tegas menolak pelaksanaan Pemilihan Trans Queen Gorontalo yang melibatkan peserta dari komunitas LGBT.
Sikap ini ditegaskan dalam Surat Pernyataan Sikap resmi yang ditandatangani oleh Ketua, Dr.Kristina Muhammad Udoki, S.Pd., M.Si dan Sekretaris Noldi, S.Pd.I.
Baca Juga: Musda Kahmi-Forhati Bonebol Sekda Ishak Ntoma Bilang Begini
Pernyataan sikap tersebut menyebutkan beberapa poin utama terkait penolakan terhadap pelaksanaan Pemilihan Trans Queen Gorontalo yang bernuansa LGBT di Gorontalo. Berikut pernyataan sikap resmi KAHMI Kota Gorontalo:
- Kebebasan Berserikat dan Berbudaya
KAHMI mengakui kebebasan berkumpul dan berserikat adalah hak setiap warga negara yang dijamin Undang-undang. Namun, karena Indonesia merupakan negara berbudaya dan beragama, penting untuk mempertimbangkan aspek tersebut demi menghindari konflik sosial. - Penolakan Berdasarkan Nilai Agama dan Kearifan Lokal
Penolakan terhadap LGBT di Gorontalo didasarkan pada ajaran agama dan etika moral, yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Falsafah adat “Adat Bersendi Syara’, Syara’ Bersendi Kitabullah” menjadi landasan utama masyarakat Gorontalo dalam menolak segala bentuk kegiatan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. - Himbauan untuk Tidak Menyebarkan Paham LGBT
KAHMI menghimbau agar para pelaku LGBT serta pendukungnya tidak lagi menyebarkan ideologi atau perilaku yang berkaitan dengan LGBT, baik melalui kegiatan maupun dalih kebebasan berekspresi. - Menjaga Harmoni Sosial
Masyarakat diimbau untuk tidak bertindak diskriminatif atau anarkis terhadap pelaku LGBT, dan menyerahkan penanganan masalah ini kepada pemerintah serta pihak berwenang. - Pencegahan LGBT di Tingkat Pemerintah
KAHMI meminta pemerintah daerah untuk melakukan upaya preventif dan kuratif yang adil, guna mencegah LGBT menjadi hal yang diterima secara luas di masyarakat. - Peran Ulama dan Ormas Islam
KAHMI juga mengajak ulama dan organisasi masyarakat Islam untuk terus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya LGBT dan dampak negatifnya.
Dukungan Masyarakat Gorontalo
Penolakan KAHMI terhadap Pemilihan Trans Queen mendapat dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan di Gorontalo. Mereka menilai kegiatan ini dapat merusak moral generasi muda dan bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dianut.
Baca Juga: Amran-Irwan Bakal Jadi Lawan Tangguh Merlan Uloli di Pilkada Bonebol
Beberapa pihak juga menyarankan agar acara yang dinilai mempromosikan LGBT dihentikan, demi menjaga stabilitas dan harmoni sosial di Gorontalo. Mereka menuntut pemerintah daerah lebih selektif dalam memberikan izin untuk kegiatan yang bersifat sensitif, terutama yang terkait dengan isu LGBT.
Sementara itu, pihak penyelenggara Pemilihan Trans Queen belum memberikan pernyataan resmi terkait penolakan ini. Namun, kontroversi mengenai acara tersebut diperkirakan akan terus bergulir, mengingat tingginya respons dari berbagai kalangan di Gorontalo.
