Hibata.id – Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan pemberlakuan darurat militer pada Selasa, 3 Desember 2024, namun membatalkannya beberapa jam kemudian. Langkah kontroversial ini menjadi krisis politik terbesar sejak demokratisasi negara itu pada 1987.
Keputusan tersebut sempat memberikan kekuasaan militer penuh dan membatasi aktivitas pemerintahan sipil serta kebebasan individu. Namun, tekanan parlemen yang menilai keputusan itu tidak sah membuat Yoon menarik kembali perintahnya.
“Pasukan yang dikerahkan telah kembali ke unit asalnya,” ujar Kepala Staf Gabungan dalam konferensi pers. Kabinet Presiden Yoon pun segera menyetujui pembatalan ini.
Pemicu dan Implikasi Politik
Presiden Yoon beralasan bahwa darurat militer diperlukan untuk melawan ancaman Korea Utara. Namun, oposisi politik menuding langkah ini bermotif politis, terutama karena tingkat penerimaan Yoon yang anjlok dan kegagalan agendanya.
Tekanan agar Yoon mengundurkan diri semakin menguat. Bahkan, anggota parlemen oposisi mengancam akan memulai proses pemakzulan jika ia tidak menyerahkan jabatannya.
Menurut laporan Yonhap News Agency, parlemen sempat mengajukan keberatan hukum terhadap keputusan darurat militer tersebut. “Ini adalah pelanggaran besar terhadap demokrasi,” ujar salah satu anggota oposisi.
Efek pada Ekonomi Korea Selatan
Situasi politik ini turut mengguncang pasar finansial. Indeks Kospi anjlok hampir 2 persen pada pembukaan perdagangan, meski kemudian sedikit pulih. Won Korea juga menyentuh level terendah sejak 2022 sebelum kembali stabil.
Sejumlah konglomerat besar, seperti SK Group dan HD Hyundai, mengadakan rapat darurat untuk membahas dampak dari kekacauan politik ini. “Kami khawatir situasi ini akan memengaruhi peringkat kredit Korea Selatan,” kata Min Joo Kan, ekonom senior ING Economics di Seoul.
Krisis Pemerintahan dan Respon Publik
Krisis ini semakin dalam setelah Kepala Staf Yoon dan lebih dari 10 sekretaris senior mengundurkan diri. Serikat pekerja terbesar di Korea Selatan, Konfederasi Serikat Buruh Korea, memulai mogok kerja tanpa batas waktu hingga Yoon menyerahkan jabatannya.
Pemimpin partai yang berkuasa juga menyampaikan permintaan maaf kepada publik. “Presiden harus memberikan penjelasan secara menyeluruh tentang situasi ini,” ujarnya.
