Hibata.id – Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berfokus pada efisiensi anggaran negara senilai Rp 306,69 triliun untuk tahun anggaran 2025.
Kebijakan ini melibatkan pengurangan belanja kementerian/lembaga serta penyesuaian alokasi dana transfer ke daerah.
Langkah strategis tersebut diambil guna mendukung program-program pemerintah yang memiliki dampak cepat dan signifikan terhadap pembangunan nasional.
Presiden menegaskan bahwa kebijakan ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara, sala satunya soal perjalanan dinas.
“Efisiensi ini bukan sekadar penghematan, tetapi memastikan bahwa anggaran digunakan secara optimal untuk program yang benar-benar memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” kata Presiden Prabowo di beberapa kesempatan.
Akademisi Universitas Negeri Gorontalo, Boby Rantow Payu, menilai bahwa kebijakan pencadangan belanja perjalanan dinas minimal 50 persen akan menimbulkan efek multiplier.
Menurutnya, pengurangan alokasi perjalanan dinas berpotensi menurunkan frekuensi perjalanan antara pegawai pusat dan daerah.
“Dengan berkurangnya perjalanan dinas, otomatis jumlah penumpang maskapai penerbangan akan menurun. Hal ini membuka peluang terjadinya perampingan rute penerbangan oleh maskapai-maskapai,” kata Boby.
Meski demikian, ia melihat sisi positif dari kebijakan tersebut. Dana yang dihemat dari perjalanan dinas dapat dialokasikan untuk mendukung program-program strategis di daerah yang masih memerlukan dukungan anggaran.
Selain perjalanan dinas, Boby juga menyoroti sektor infrastruktur yang mengalami efisiensi signifikan di Gorontalo. Menurutnya, efisiensi di bidang ini berpotensi memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan perjalanan dinas.
“Negatif multiplier effect mungkin muncul, tetapi efisiensi di sektor ini harus diarahkan untuk mendukung pembangunan yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan daerah,” tambahnya.
Kebijakan efisiensi anggaran ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara, tetapi juga mampu mendukung pencapaian target pembangunan nasional secara lebih optimal.
