Hingga saat ini, belum ada kejelasan soal THR akan diberikan atau tidak. Hal ini menimbulkan kecemasan di kalangan mereka, mengingat besaran gaji mereka belum tentu bisa memenuhi kebutuhan lebaran.
“Gaji kami paling tinggi ada yang hanya Rp 1.500.000 per bulan. bahkan ada yang hajinya Rp800 ribu per bulan, mana cukup buat lebaran,” katanya.
Sementara Dinas tempat mereka mengabdi, belum memberikan keterangan resmi terkait pemberian THR ini. Meskipun begitu, diharapkan agar pemerintah daerah bisa memberikan ketulusan soal pemberian THR kepada para tenaga honorer tersebut.
Menurutnya, pemberian THR ini bukan hanya menjadi masalah lokal, tetapi juga mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh banyak tenaga honorer di berbagai daerah di Indonesia.
“Diharapkan pemerintah bisa membuka mata. agar kami para tenaga honorer dapat mendapatkan hak-hak dengan tepat waktu dan tanpa harus merasa cemas,” ia menandaskan.
Pejelasan Menteri PAN RB
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Abdullah Azwar Anas menyebut, tenaga honorer tidak akan mendapatkan tunjangan hari raya (THR) tahun ini. Dia merujuk pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah soal THR.
Baca halaman berikutnya…
