Hibata.id, Bolmut – Di tengah tekanan efisiensi anggaran dan kondisi fiskal yang belum sepenuhnya pulih, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) tetap menjalankan program pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) pada 2026.
Sebanyak tujuh unit rumah dibangun untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sebagai bagian dari upaya menekan kemiskinan ekstrem di daerah.
Langkah ini memunculkan pertanyaan sekaligus apresiasi: seberapa jauh program kecil di tengah keterbatasan ini mampu menjawab persoalan besar kemiskinan?
Bupati Bolmut, Sirajudin Lasena, menegaskan pembangunan RLH bukan sekadar proyek fisik, tetapi bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.
“Meski anggaran terbatas, kami tetap memprioritaskan program yang langsung menyentuh masyarakat,” kata Sirajudin saat meninjau lokasi pembangunan di Desa Bintauna Pantai, Kecamatan Bintauna, Selasa (14/4/2026).
Ia menyebut, kemiskinan ekstrem tidak bisa ditunda penanganannya, sehingga pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran meski dalam kondisi terbatas.
Namun demikian, jumlah tujuh unit RLH tentu belum sebanding dengan kebutuhan riil di lapangan. Pemerintah daerah pun dihadapkan pada tantangan memastikan program ini tepat sasaran dan berkelanjutan.
Sirajudin menjelaskan, pembangunan RLH difokuskan pada wilayah prioritas, dengan harapan tidak hanya menyediakan hunian layak, tetapi juga mendorong peningkatan kesehatan dan produktivitas warga penerima manfaat.
Di sisi lain, Pemkab Bolmut menggandeng pemerintah desa dan pemangku kepentingan untuk memperkuat pelaksanaan program agar tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Bolmut, Ramin Buhang, mengatakan pembangunan tujuh unit RLH tersebut bersumber dari APBD Bolmut Tahun 2026.
“Kami targetkan pembangunan selesai tepat waktu,” ujarnya.
Di tengah keterbatasan fiskal, kebijakan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah tetap berupaya hadir. Namun, efektivitasnya dalam menekan kemiskinan ekstrem akan sangat bergantung pada konsistensi program, perluasan cakupan, serta pengawasan di lapangan.
Bagi masyarakat, program ini bukan sekadar pembangunan rumah, tetapi harapan akan perubahan hidup yang lebih layak.
