Hibata.id – Keterbatasan fiskal menuntut Pemerintah Kota Gorontalo lebih cermat dalam mengalokasikan belanja daerah. Setiap program harus memiliki sasaran yang jelas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran.
Penjabat Sekretaris Daerah Kota Gorontalo, Nuryanto, menegaskan hal itu saat membuka bimbingan teknis penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Perencanaan dan Penganggaran di Aula Inspektorat Kota Gorontalo, Kamis (8/10/2026).
Menurut Nuryanto, keterbatasan kemampuan fiskal di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik mengharuskan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) menentukan prioritas kegiatan secara tepat.
“Kondisi fiskal yang terbatas menuntut setiap OPD mampu menentukan prioritas kegiatan secara tepat,” kata Nuryanto dalam sambutannya.
Ia meminta setiap perangkat daerah memastikan anggaran dialokasikan untuk program yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan. Kegiatan yang tidak memberikan dampak signifikan perlu dievaluasi agar tidak menggeser kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.
“Jangan sampai kita membiayai kegiatan yang sebenarnya tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan, sementara kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak justru belum tertangani secara optimal,” ujarnya.
Nuryanto juga menekankan pentingnya argumentasi yang jelas, rasional, dan terukur dalam setiap usulan anggaran. Setiap komponen belanja harus memiliki dasar kebutuhan yang kuat serta menunjukkan nilai tambah terhadap hasil pembangunan.
Karena itu, ia mendorong seluruh OPD membangun budaya penganggaran yang berorientasi pada manfaat. Keberhasilan pengelolaan belanja daerah, menurut dia, tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari hasil yang dicapai dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Setiap rupiah yang dianggarkan harus jelas untuk apa, menghasilkan apa, dan memberikan manfaat apa,” tutur Nuryanto.
Ia mengingatkan, tanpa penentuan prioritas yang tepat, keterbatasan sumber daya daerah berisiko menghasilkan belanja yang kurang mendesak. Setiap keputusan penganggaran, kata dia, harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sekaligus dampaknya terhadap pencapaian target pembangunan.
Melalui penguatan pemahaman tentang perencanaan dan penganggaran, Nuryanto berharap perangkat daerah semakin cermat menyusun kebutuhan belanja. Dengan begitu, anggaran yang tersedia dapat digunakan secara efektif dan efisien serta menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Gorontalo.
