Hibata.id – Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengambil keputusan tegas untuk mengakhiri polemik empat pulau di wilayah Aceh Singkil.
Bamsoet menyebut keputusan ini memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mencegah potensi disharmoni nasional.
“Langkah Presiden Prabowo dalam menyudahi polemik empat pulau di Aceh Singkil patut diapresiasi. Keputusan ini tidak hanya menyelesaikan potensi konflik administratif, tetapi juga menegaskan kembali kuatnya fondasi NKRI,” kata Bambang Soesatyo di Jakarta, Rabu (18/6/2025).
Empat pulau yang sempat menjadi perbincangan publik adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.
Presiden Prabowo secara resmi menetapkan bahwa keempat pulau tersebut masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Aceh, berdasarkan dokumen hukum dan peta resmi yang dimiliki pemerintah.
Bamsoet menegaskan bahwa polemik ini sebetulnya tidak berdasar karena pembagian wilayah Indonesia telah diatur dengan jelas melalui undang-undang dan regulasi pemerintah sejak lama.
“Kita bukan negara baru. Dari dulu, wilayah administrasi telah diatur dan diperkuat dengan dokumen resmi. Persoalan ini sejatinya memang tidak pernah ada. Kenapa sekarang harus dipersoalkan?” ujarnya.
Mantan Ketua DPR RI dan Ketua MPR RI ini mengingatkan agar energi bangsa tidak dihabiskan untuk memperdebatkan isu yang tidak produktif.
Menurut dia, saat ini Indonesia menghadapi tantangan nyata, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan mutu pendidikan, hingga penguatan ekonomi rakyat.
“Dengan berakhirnya polemik ini, pemerintah dapat bekerja lebih fokus dalam membangun dan melayani rakyat. Saatnya semua pihak bersatu mendukung agenda pembangunan nasional,” pungkasnya.
Pernyataan Bamsoet menegaskan pentingnya konsensus nasional dalam menjaga keutuhan wilayah dan stabilitas sosial. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk kembali fokus memperkuat solidaritas dan mendukung arah pembangunan pemerintahan Prabowo-Gibran.