Hibata.id – Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menyoroti masih maraknya praktik politik uang dalam Pemilu sebagai ancaman serius terhadap kualitas demokrasi Indonesia.
Ia menilai politik transaksional merusak integritas sistem pemilu dan menghambat partisipasi politik kelompok marginal.
“Pemilu seharusnya menjadi instrumen perubahan, bukan ajang pembelian suara. Saat uang menjadi penentu hasil pemilu, keadilan politik menjadi ilusi,” kata Bamsoet dalam kuliah umum Pascasarjana Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan (Unhan), secara daring dari Jakarta, Kamis (12/6/2025).
Mantan Ketua DPR RI ke-20 itu menyebut praktik politik uang mengikis nilai demokrasi. Calon legislatif dan eksekutif yang memiliki modal besar kerap membeli suara, sementara calon dengan kapasitas tinggi namun tanpa akses finansial tersingkir.
Menurut Bamsoet, sistem politik yang mahal membuat perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, serta masyarakat miskin sulit bersaing secara setara. Padahal, partisipasi mereka penting untuk menghasilkan kebijakan publik yang inklusif dan berkeadilan.
Data Indikator Politik
Mengutip survei Indikator Politik Indonesia dalam Pemilu 2024, Bamsoet mengungkapkan bahwa 35 persen responden mengaku memilih karena imbalan uang. Fakta ini memperkuat kekhawatiran bahwa politik uang sudah menjadi budaya politik yang diterima sebagian masyarakat.
“Demokrasi kita sedang berada di persimpangan. Jika sistem terus dibiarkan koruptif, maka regenerasi kepemimpinan akan macet dan kebijakan publik tidak akan merepresentasikan kepentingan rakyat,” ujarnya.
Dalam pandangan Bamsoet, masa depan demokrasi Indonesia sangat bergantung pada kemampuan membuka ruang politik bagi seluruh elemen masyarakat. Partisipasi aktif pemuda, perempuan, kelompok disabilitas, dan masyarakat adat bukan hanya simbolis, tetapi merupakan kebutuhan demokrasi modern.
“Inklusi politik bukan semata representasi, melainkan soal efektivitas kebijakan. Keterlibatan berbagai kelompok dapat memperkaya perspektif dalam proses legislasi,” tegas dosen tetap Pascasarjana Unhan tersebut.
Ia mencontohkan, keterlibatan legislator perempuan berkontribusi signifikan terhadap pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) tahun 2022. Demikian pula, kehadiran legislator muda membawa warna baru dalam isu digitalisasi layanan publik, keberlanjutan lingkungan, dan transparansi anggaran.
Solusi
Bamsoet menekankan pentingnya reformasi pendanaan partai politik dan transparansi dana kampanye untuk memutus siklus politik uang. Selain itu, ia mengusulkan penyelenggaraan forum aspirasi rakyat yang melibatkan komunitas rentan secara rutin dan terintegrasi dalam proses legislasi.
“Pendidikan politik juga harus dikembangkan secara kreatif. Anak muda harus diajak memahami demokrasi melalui simulasi parlemen, diskusi komunitas, dan kampanye digital,” kata Bamsoet, yang juga Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia.
Ia juga mendorong partai politik menyediakan jalur kepemimpinan politik yang terjangkau, serta membuka mentoring bagi calon pemimpin muda dari kalangan marginal.
“Tanpa langkah sistemik, keberagaman dalam daftar caleg hanya menjadi formalitas. Akses ke kekuasaan tetap ditentukan oleh uang, bukan kompetensi atau representasi,” tutup Bamsoet.
