Hibata.id – Sekolah Menengah Atas (SMA) Wirabakti belakangan ini menjadi sorotan publik. Hal itu setelah dugaan tindakan kekerasan senior terhadap juniornya viral di media sosial (Medsos).
Tidak hanya viral di medsos, kurang lebih 38 siswa memilih untuk kabur dari asrama karena diduga mendapat perlakuan kasar dari senior.
Atas kasus tersebut, DPRD Provinsi Gorontalo langsung melakukan kunjungan ke SMA Wirabakti yang kerap disebut sekolah berbasis militer.
Baca Juga: Pansus Deprov Gorontalo Temukan Aset Daerah Dikuasai Pihak Lain
Sekretaris Komisi 4 DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, saat ditemui wartawan mengatakan, bahwa pihak sekolah membantah sebagian besar informasi yang beredar di masyarakat khususnya terkait tindak kekerasan.
“Kami sudah menemui pihak sekolah, menerima informasi bahwa tidak semua kabar yang beredar itu benar. Khususnya berita tentang ada kekerasan, itu tidak benar,” kata Espin.
Espin juga mengungkapkan, bahwa pihak sekolah belum melakukan konferensi pers untuk merespons berita yang telah beredar sebelumnya.
“Oleh sebab itu, Komisi 4 hadir untuk menjemput informasi yang dapat mengimbangi informasi yang sudah tersebar,” tuturnya.
Seperti yang telah diketahui, sistem pembelajaran di SMA Wirabakti masih mengadopsi pola dan pendekatan secara militer. Sebab sebelumnya, yayasan yang menaungi sekolah tersebut merupakan milik Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Wiranto.
Oleh karena itu, Komisi 4 mendorong sekolah tersebut untuk beralih ke sistem yang umumnya digunakan di sekolah menengah atas pada umumnya.
Menurut Espin, Komisi 4 mengimbau SMA Wirabakti untuk meninggalkan pendekatan pembelajaran militer. Mengingat perbedaan kondisi dan kebutuhan generasi saat ini dibandingkan dengan masa sebelumnya.
“Kami mendorong SMA Wirabakti untuk mengadaptasi model pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Konsep yang masih menggunakan pola lama (militer) harus disesuaikan dengan tuntutan zaman.” pintanya.
Dirinya juga menyoroti perlunya pendekatan pola asuh yang berbeda dalam mendidik generasi Z. Semua pola itu harus disepakati bersama oleh orang tua dan siswa.
Dengan harapan, perubahan ini diharapkan dapat memperbaiki situasi di sekolah dan mengurangi insiden perundungan. DPRD Provinsi Gorontalo mendorong SMA Wirabakti untuk mengadopsi sistem yang lebih umum dalam dunia pendidikan.
