Hibata.id – Anggota Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, bersama Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PUPR, Fitrah Nur, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, Senin (9/6/2025).
Kunjungan ini bertujuan meninjau kondisi kawasan permukiman tidak layak huni, khususnya di Kelurahan Watolo, Kecamatan Mawasangka.
Rombongan disambut langsung oleh Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, di dermaga menggunakan speedboat. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Azhari menyampaikan sejumlah persoalan terkait perumahan warga, terutama di kampung Bajau yang berada di Kelurahan Watolo dan Desa Terapung.
“Meski anggaran fisik daerah sangat terbatas akibat efisiensi nasional, kami terus berupaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Kami berharap dukungan dari pemerintah pusat dalam pembangunan rumah layak huni,” ujar Azhari.
Ia juga mengapresiasi bantuan stimulan sebanyak 50 unit rumah dari Ridwan Bae, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pemkab Buton Tengah dengan alokasi anggaran Rp1,5 miliar untuk pembangunan rumah permanen di atas laut dengan tipe 36 atau 34.
Namun, Azhari berharap jumlah bantuan dapat ditingkatkan. “Kalau bisa, tidak hanya 50 unit, tapi 100 atau 200 rumah agar bisa dibagi juga ke warga kampung Bajau di Dusun Terwani, Desa Terapung,” pintanya kepada Dirjen PKP.
Menanggapi hal tersebut, Ridwan Bae menegaskan komitmennya dalam mendukung pengentasan rumah tidak layak huni (RTLH) di seluruh Indonesia, termasuk wilayah kepulauan seperti Buton Tengah.
“Kita ingin setiap warga tinggal di rumah yang layak dan sehat. Ini bagian dari hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi,” kata Ridwan, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR RI.
Dirjen Kawasan Permukiman, Fitrah Nur, menambahkan bahwa Kementerian PUPR terus berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program perbaikan RTLH dan penataan kawasan permukiman.
“Buton Tengah menjadi salah satu prioritas karena masih banyak kawasan yang memerlukan intervensi. Program ini tidak hanya membangun rumah, tapi juga menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan tertata,” ujarnya.
PUPR Libatkan Tim Teknis
Dalam kunjungan tersebut, hadir pula sejumlah pejabat teknis dari Kementerian PUPR, termasuk Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III, Bahtiar, Kasubdit Perencanaan Teknis Deny Dwi Susanto, serta Kepala Satker Provinsi Sultra, Muh. Irsan Basalamah.
Turut serta pula perwakilan dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sultra dan Balai Wilayah Sungai IV Kendari, menandakan koordinasi lintas sektor untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar di kawasan pesisir dan terpencil.
Kampung Bajau yang terletak di Kelurahan Watolo dan Desa Terapung merupakan kawasan masyarakat adat maritim yang selama ini hidup di rumah panggung di atas laut. Kondisi rumah warga sebagian besar tidak layak huni dan rawan terhadap perubahan cuaca ekstrem serta krisis sanitasi.
Melalui sinergi antara DPR RI, pemerintah daerah, dan Kementerian PUPR, diharapkan kawasan tersebut dapat ditata secara menyeluruh agar masyarakat tidak hanya mendapatkan rumah layak, tetapi juga tinggal di lingkungan yang mendukung kualitas hidup.
