Hibata.id – Direktur Eksekutif WALHI Sulawesi Selatan, Muhammad Al Amin, menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam pidato peringatan Hari Lahir Pancasila. Dalam pidatonya, Presiden menyebut bahwa terdapat lembaga asing yang mendanai LSM di Indonesia untuk mengadu domba rakyat dengan pemerintah. Pernyataan tersebut dinilai tidak tepat dan berpotensi menyesatkan.
“Apa yang disampaikan Presiden bahwa lembaga asing mendanai LSM untuk mengadu domba pemerintah dengan rakyat tidaklah benar. Banyak LSM yang memang menerima dukungan asing, tapi tujuannya justru untuk membantu masyarakat dan pemerintah dalam berbagai isu penting,” tegas Amin.
Menurutnya, sikap kritis dari LSM terhadap kebijakan pemerintah bukanlah bentuk permusuhan, melainkan bagian dari fungsi kontrol sosial yang sah dalam sistem demokrasi. “Dengan atau tanpa dana asing, selama ada kebijakan yang menyimpang dari kepentingan rakyat dan kelestarian lingkungan, maka kritik dari LSM akan selalu ada,” ujarnya.
Amin menjelaskan bahwa dukungan dari lembaga asing kepada LSM, termasuk WALHI Sulsel, selama ini digunakan untuk memperkuat perlindungan ekosistem penting di Sulawesi Selatan serta mendampingi masyarakat, termasuk masyarakat adat dan perempuan. Ia menolak keras tudingan bahwa kerja-kerja tersebut dilakukan untuk membenturkan rakyat dengan pemerintah.
“Kalau LSM seperti kami dituduh memecah belah hanya karena menerima dana asing, saya kira itu pernyataan yang sangat keliru. Justru karena dukungan tersebut, kami bisa bekerja memulihkan Daerah Aliran Sungai (DAS) Maros, menjembatani kemitraan masyarakat dengan BUMN kehutanan, memulihkan hutan mangrove, dan mendampingi komunitas terdampak tambang agar penghidupan mereka tidak hilang,” jelasnya.
Amin juga menyarankan agar Presiden membuka ruang dialog yang lebih luas dengan LSM. Menurutnya, penting bagi pemerintah untuk mendengarkan suara masyarakat sipil yang selama ini bekerja di akar rumput dalam isu-isu strategis seperti pemberdayaan masyarakat, perlindungan lingkungan, hak disabilitas, hingga tata kelola pemerintahan.
“Daripada mencurigai, sebaiknya Presiden Prabowo membuka ruang dialog konstruktif. LSM tidak bekerja untuk menjatuhkan negara, tapi untuk memperkuat peran negara agar hadir bagi rakyat,” ucapnya.
Ia menambahkan, keberadaan LSM yang menerima dukungan luar justru meringankan beban negara. “Seharusnya Presiden bangga karena ada LSM yang tidak membebani APBN, namun tetap bekerja menjaga hutan, laut, dan keberlangsungan hidup masyarakat. Karena LSM, pelayanan publik jadi lebih inklusif, dan kasus-kasus seperti perkawinan anak bisa ditekan,” pungkas Amin.
WALHI Sulsel, lanjutnya, menegaskan bahwa sikap kritis terhadap pemerintah adalah bagian dari komitmen untuk memastikan pembangunan tetap berpihak pada keadilan ekologis dan kesejahteraan rakyat.
“Presiden sebaiknya tidak alergi terhadap kritik. Justru dengan menerima kritik secara bijak, pemerintahan bisa menjadi lebih kuat dan terpercaya,” tutupnya.
