Hibata.id, Bone Bolango – Tokoh penambang tradisional Suwawa Timur, Usman Hulopi, meminta semua pihak tidak mengaitkan musibah yang menewaskan tiga warga di lokasi pertambangan dengan desakan pencopotan Kapolres Bone Bolango.
Menurut Usman, insiden yang merenggut tiga nyawa tersebut merupakan tragedi kemanusiaan yang seharusnya disikapi dengan rasa duka dan empati.
Bukan malah dijadikan bahan untuk membangun opini yang tidak memiliki hubungan langsung dengan penyebab peristiwa.
“Tiga nyawa melayang adalah musibah yang harus dihormati dan menjadi duka bersama. Jangan kemudian musibah itu dijadikan komoditas opini untuk menyerang pihak tertentu tanpa argumentasi yang jelas,” kata Usman, Selasa (09/06/2026).
Ia menyampaikan, hal itu sebagai respons atas pernyataan Rahwandi Botutihe yang menghubungkan peristiwa meninggalnya tiga warga di kawasan pertambangan dengan tuntutan pencopotan Kapolres Bone Bolango.
Bagi Usman, dua persoalan tersebut merupakan hal yang berbeda dan tidak seharusnya dicampuradukkan dalam ruang publik.
Ia menilai publik membutuhkan penjelasan yang objektif dan berbasis fakta, terutama terkait persoalan tambang rakyat yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat Suwawa Timur.
Selain itu, Usman juga mempertanyakan dasar pernyataan yang menyebut aktivitas pertambangan rakyat di wilayah tersebut sebagai kegiatan ilegal.
Menurutnya, pelabelan semacam itu perlu disertai penjelasan yang jelas kepada masyarakat agar tidak menimbulkan stigma terhadap ribuan warga yang selama bertahun-tahun menggantungkan hidup pada sektor pertambangan.
“Rahwandi harus menjelaskan kepada publik, dasar apa yang digunakan sehingga dengan mudah memberi cap ilegal kepada masyarakat yang sudah puluhan tahun menggantungkan hidup di wilayah itu. Jangan berbicara seolah paling memahami persoalan tambang rakyat jika realitas di lapangan tidak dipahami secara utuh,” ujarnya.
Usman menegaskan bahwa persoalan tambang rakyat di Suwawa Timur tidak bisa dilihat hanya dari satu sudut pandang. Aktivitas pertambangan, kata dia, telah menjadi penggerak ekonomi masyarakat dan menopang kehidupan banyak keluarga.
Ia menjelaskan bahwa manfaat ekonomi dari sektor tersebut tidak hanya dirasakan para penambang, tetapi juga pedagang, penyedia jasa, hingga pelaku usaha kecil yang beraktivitas di sekitar kawasan tambang.
“Banyak masyarakat penambang telah menggantungkan hidup mereka dengan menambang. Anak-anak dari para penambang bisa melanjutkan studi. Bahkan, masyarakat yang berjualan di lokasi tambang juga bisa menghidupi keluarganya dari aktivitas ekonomi yang tumbuh di sana,” tuturnya.
Karena itu, Usman berharap diskusi mengenai tata kelola pertambangan rakyat dilakukan secara proporsional dengan mengedepankan data, fakta lapangan, serta pemahaman yang menyeluruh terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Ia menilai kritik terhadap pengelolaan pertambangan merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi.
Namun, kritik tersebut seharusnya diarahkan untuk menghadirkan solusi, bukan memperkeruh situasi atau membangun stigma terhadap kelompok masyarakat tertentu.
“Kalau ingin mengkritik, silakan. Tapi jangan membangun kesimpulan yang terkesan mencari sensasi. Masyarakat butuh solusi, bukan pernyataan yang memperkeruh keadaan dan menimbulkan stigma terhadap para penambang tradisional,” katanya.
Usman menambahkan bahwa setiap warga negara memiliki hak menyampaikan pendapat. Meski demikian, ia mengingatkan agar setiap pernyataan yang disampaikan ke ruang publik tetap berlandaskan fakta dan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas.
“Belajarlah memahami persoalan secara utuh sebelum mengeluarkan pernyataan yang menghakimi ribuan masyarakat. Jangan sampai publik melihat bahwa yang disampaikan lebih banyak asumsi daripada pemahaman terhadap realitas yang sebenarnya terjadi di Suwawa Timur,” pungkasnya.
