Hibata.id, Gorontalo – Terkait polemik pembayaran pihak ketiga kepada pihak lain untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Molotabu, Komandan Kodim 1304/Gorontalo, Letkol Inf Jon Patar Hasudungan Banjarnahor, menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak ada kaitannya dengan pihaknya.
Hal itu ditegaskan Dandim saat memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak yang bersengketa, yakni pihak ketiga dan pihak lain.
Pertemuan tersebut disaksikan oleh Kasi Intel Kasrem 133/Nani Wartabone Kolonel Kav Erwandarno, Wakapolres Bone Bolango Kompol Sutrisno, Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan UMKM Kabupaten Bone Bolango Djumaidil, serta jajaran Kodim 1304/Gorontalo.
Dalam mediasi tersebut, Dandim menegaskan bahwa Kodim hanya berurusan dengan pihak ketiga, Jemis K. Ibrahim, bukan dengan Suparti S. Dukalang sebagai pihak lain atau penyedia material.
“Jadi kami tegaskan lagi, kami hanya berurusan dengan pihak ketiga. Sehingga terkait pembayaran material dan upah buruh yang menjadi persoalan, itu antara Pihak Ketiga (Jemis K. Ibrahim) dan Pihak Lain (Suparti S. Dukalang). Dari Kodim sendiri telah menyelesaikan pembayarannya 100 persen ke pihak ketiga,” tegas Dandim.
Dandim menjelaskan, persoalan utang piutang antara keduanya, yakni pihak ketiga dan pihak lain, tidak ada kaitannya dengan Kodim 1304/Gorontalo.
Seluruh administrasi dan pembayaran pekerjaan KDMP di Desa Molotabu telah diselesaikan 100 persen.
“Untuk Molotabu, pekerjaannya sudah selesai dan pembayaran kepada pelaksana sudah kami bayar penuh 100 persen,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dandim mengatakan pihaknya tetap berkomitmen menuntaskan program strategis pemerintah tersebut sesuai target. Jika diperlukan, sisa pekerjaan akan diambil alih agar tidak melewati batas waktu pelaksanaan.
Terkait tuntutan pembayaran dari para pekerja dan pihak lain, Dandim menegaskan tanggung jawab Kodim telah dipenuhi melalui penunjukan pelaksana pekerjaan serta pembayaran seluruhnya kepada pihak pelaksana.
Adapun hubungan kerja antara Pihak Ketiga dengan Pihak Lain menjadi tanggung jawab masing-masing pihak. Kodim juga telah beberapa kali memfasilitasi pertemuan antara para pihak, termasuk meminta pelaksana membuat surat pernyataan sebagai bentuk komitmen untuk menyelesaikan kewajibannya.
Apabila komitmen tersebut tidak dipenuhi, pihak yang merasa dirugikan dipersilakan menempuh jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami berharap persoalan ini jangan dipolitisasi dan tidak ada urusan dengan pihak kami, Kodim. Makanya pertemuan ini kami lakukan agar dapat mencari solusi pembayaran antara pihak ketiga dengan pihak lain,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa pihak ketiga akan membuat surat perjanjian yang berkekuatan hukum sebagai dasar pelunasan pembayaran kepada pihak lain.
“Sebagai bentuk upaya Kodim, kami telah memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak melalui mediasi dengan melibatkan unsur terkait agar persoalan antara Pihak Ketiga (Jemis K. Ibrahim) dan Pihak Lain (Suparti S. Dukalang) ini dapat memperoleh solusi,” tutup Dandim.
