Hibata.id, Kaltim – Kapolda Kalimantan Timur (Kaltim) Irjen Pol. Endar Priantoro meminta jajaran Humas Polri meningkatkan kemampuan komunikasi publik dan pengelolaan media agar mampu menyampaikan informasi secara cepat, akurat, faktual, dan mudah dipahami masyarakat.
Endar menyampaikan hal tersebut saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Polda Kaltim Tahun 2026 di Gedung Mahakam Polda Kaltim, Rabu (2/9/2026).
Menurut dia, fungsi kehumasan memiliki posisi strategis dalam organisasi Polri karena tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga memantau perkembangan isu dan respons masyarakat di ruang publik.
“Humas tidak hanya menjadi penyampai informasi kepada masyarakat, tetapi juga menjadi mata dan telinga institusi di ruang publik,” kata Endar.
Ia mengatakan pengelolaan komunikasi yang baik diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memberikan penjelasan yang faktual mengenai berbagai kegiatan dan penanganan peristiwa oleh kepolisian.
Rakernis tersebut mengangkat tema “Optimalisasi Komunikasi Publik dan Manajemen Media, Humas Polri Presisi Siap Menyukseskan Rencana Kerja Polri dan Pemerintah dalam Rangka Mewujudkan Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia Tahun 2026.”
“Dari tema ini ada dua kata kunci yang harus kita pahami, yaitu optimalisasi komunikasi publik dan manajemen media yang baik,” ujar Endar.
Endar menjelaskan perkembangan teknologi dan perubahan pola masyarakat memperoleh informasi ikut mengubah tantangan tugas kepolisian.
Menurut dia, Polri tidak cukup hanya memahami suatu permasalahan berdasarkan objek atau peristiwa yang ditangani, tetapi juga perlu memperhatikan bagaimana masyarakat memahami dan merespons kondisi sosial yang berkembang.
Situasi tersebut membuat jajaran Humas Polri perlu beradaptasi dengan perkembangan media digital tanpa mengabaikan ketepatan informasi.
Kecepatan publikasi, kata dia, harus berjalan beriringan dengan akurasi data agar informasi yang diterima masyarakat tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Ia mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan Timur. Personel kepolisian bersama unsur terkait harus menghadapi api, asap, medan sulit, keterbatasan akses menuju lokasi hingga kendala memperoleh sumber air dan peralatan.
Menurut Endar, kondisi dan upaya petugas di lapangan perlu disampaikan secara objektif kepada masyarakat sehingga publik memperoleh informasi yang lebih utuh mengenai proses penanganan suatu peristiwa.
“Informasi harus kita berikan lebih kepada masyarakat karena masyarakat lebih percaya dengan apa yang mereka lihat dan dapatkan melalui media. Perkembangan digital harus kita ikuti,” katanya.
Endar juga mengingatkan bahwa komunikasi publik tidak hanya menjadi tanggung jawab personel yang bertugas di bidang hubungan masyarakat.
Menurut dia, setiap anggota Polri memiliki peran dalam menjaga komunikasi institusi dengan masyarakat, termasuk melalui sikap dan penyampaian informasi saat menjalankan tugas.
Karena itu, ia meminta jajaran kepolisian terus meningkatkan kemampuan berkomunikasi, terutama dalam menghadapi perkembangan informasi digital yang bergerak cepat.
“Perkuat komunikasi publik dengan humanis, jaga sinergi dengan elemen lain dan media massa. Tingkatkan kompetensi di bidang kehumasan. Penyampaian informasi harus cepat, tepat, efektif, dan dapat diterima masyarakat,” katanya.
Rakernis Humas Polda Kaltim 2026 dihadiri Wakapolda Kaltim Brigjen Pol. Adrianto Jossy Kusumo, pejabat utama Polda Kaltim, Kasubbag Renmin satuan kerja Polda, Kasi Humas Polres jajaran serta operator Polres.
Polda Kaltim juga menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Sencihan, jurnalis dan presenter BTV Delita, Dosen Desain Komunikasi Visual Institut Teknologi Kalimantan Faisal Syamsuddin serta kreator konten Fitria Nurul Anisa.
Melalui Rakernis tersebut, Polda Kaltim mendorong peningkatan kompetensi personel kehumasan dalam mengelola informasi dan membangun komunikasi dengan masyarakat maupun media.
Penguatan komunikasi publik juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian serta penyampaian informasi yang transparan, faktual, humanis, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
