Hibata.id – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo mengadakan kunjungan kerja ke Luwuk, Sulawesi Tengah (Sulteng) pada 25 Januari 2025 menuai perhatian publik.
Perjalanan ini dilaporkan membutuhkan anggaran sebesar Rp 500 juta, sehingga memicu reaksi dari Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili.
Menurut Thomas Mopili, Penjabat (Pj.) Gubernur Gorontalo Mohammad Rudy Salahuddin berencana membawa seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam kunjungan tersebut.
Ia menilai, apabila perjalanan hanya dilakukan oleh gubernur, hal itu masih bisa dimaklumi. Namun, keterlibatan seluruh OPD dalam rombongan dinilai akan membebani anggaran daerah.
“Pj. Gubernur akan memboyong semua pimpinan OPD ke Luwuk pada 25 Januari 2025. Jika hanya gubernur dan istrinya, itu tidak masalah karena bisa menggunakan dana pribadi. Namun, ketika melibatkan seluruh OPD, anggaran yang dibutuhkan menjadi besar, sekitar Rp 500 juta,” ungkap Thomas, Selasa (21/1/2025).
Thomas mengungkapkan, dirinya telah menyampaikan kepada instansi terkait untuk mempertimbangkan kembali penggunaan anggaran tersebut dan mengalihkannya untuk kepentingan masyarakat.
Salah satu kebutuhan mendesak yang disoroti adalah krisis air bersih yang melanda Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato.
“Di forum resmi, saya sudah meminta agar anggaran ini dialihkan. Salah satunya untuk penanggulangan sementara masalah air bersih di Popayato yang saat ini sangat mendesak,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa masyarakat di wilayah tersebut tengah menghadapi kesulitan akibat keterbatasan akses terhadap air bersih.
Thomas menegaskan pentingnya memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat dibandingkan perjalanan dinas yang dinilai kurang mendesak.
“Lebih baik dana ‘jalan-jalan’ ke Luwuk ini dialihkan untuk membantu masyarakat Popayato yang saat ini membutuhkan solusi atas krisis air bersih,” tutupnya.
Rencana perjalanan dinas Pemprov Gorontalo ini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat, mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemprov Gorontalo belum memberikan klarifikasi terkait urgensi dan manfaat dari kunjungan kerja tersebut bagi daerah.
