Hibata.id, Bolmut – Sejumlah program pembangunan jalan yang dibahas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Tahun Anggaran 2026 tak lagi direalisasikan.
Pemerhati Bolmut, Ersyad Mamonto, meminta pemerintah daerah menjelaskan status program tersebut kepada masyarakat.
Kritik itu muncul setelah program pembangunan jalan yang sebelumnya dikabarkan telah dibahas antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bolmut dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diduga tidak masuk dalam rencana realisasi pada akhir tahun ini.
Berdasarkan informasi yang berkembang, sejumlah program infrastruktur jalan tersebut telah dibahas dalam APBD Perubahan 2026.
Namun, muncul dugaan bahwa beberapa program itu dibatalkan tanpa penjelasan terbuka mengenai alasan maupun dasar kebijakannya.
Ersyad mempertanyakan konsistensi antara hasil pembahasan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan, terutama karena infrastruktur jalan berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Jika benar sejumlah program pembangunan jalan yang telah disepakati dalam pembahasan APBD-P 2026 tidak lagi dilaksanakan, pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai penyebabnya,” ujar Ersyad Mamonto kepada Hibata.id, Selasa (13/10/2026).
Menurut Ersyad, pembangunan jalan tidak sekadar berkaitan dengan kondisi fisik infrastruktur, tetapi juga menunjang mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, aktivitas ekonomi, serta akses terhadap pelayanan publik.
Ia menilai penjelasan pemerintah daerah diperlukan agar masyarakat mengetahui apakah perubahan rencana pembangunan disebabkan oleh penyesuaian anggaran, kendala teknis, perubahan prioritas, atau faktor lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ersyad juga meminta DPRD Bolmut, khususnya Badan Anggaran, menjelaskan tindak lanjut pembahasan bersama TAPD terkait program infrastruktur yang sebelumnya direncanakan.
“Sebab, apabila sebuah program pembangunan telah disepakati dalam proses pembahasan anggaran, masyarakat tentu berharap program tersebut dapat direalisasikan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku,” tuturnya.
Hingga berita ini disusun, dugaan pembatalan sejumlah proyek jalan tersebut masih memerlukan konfirmasi resmi dari DPRD Bolmut maupun Pemerintah Kabupaten Bolmut.
Kejelasan status program menjadi penting agar masyarakat mengetahui apakah proyek-proyek tersebut tetap berjalan, mengalami perubahan perencanaan, atau tidak dilanjutkan pada tahun anggaran 2026.
