Hibata.id, Gorontalo – Kalau ada lomba menunggu anggaran turun, mungkin semua orang bisa jadi juara.
Namun, Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, justru meminta kepala desa melakukan hal sebaliknya: jangan hanya menunggu, tetapi aktif “menjemput bola” hingga ke pemerintah pusat.
Pesan itu disampaikan Azhari saat membuka Rapat Koordinasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Gedung Kesenian Kecamatan Lakudo, Selasa.
Menurutnya, kondisi efisiensi anggaran membuat pemerintah daerah tidak bisa lagi mengandalkan satu sumber pendanaan.
Karena itu, kepala desa diminta rajin membangun komunikasi dengan kementerian, pemerintah provinsi, hingga para legislator agar lebih banyak program pembangunan masuk ke Buton Tengah.
“Kita tidak bisa hanya duduk menunggu. Kepala desa harus aktif membangun komunikasi dan menjemput program-program strategis dari kementerian agar bisa masuk ke Buton Tengah,” kata Azhari.
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah juga membahas tiga agenda utama, yakni penyelesaian batas desa, penguatan tata kelola keuangan desa, serta pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa.
Azhari mengatakan kemampuan fiskal daerah masih terbatas sehingga pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Karena itu, kemampuan membangun jaringan dan komunikasi menjadi salah satu “modal pembangunan” yang sama pentingnya dengan anggaran.
Menurut dia, pendekatan tersebut telah membuahkan hasil. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Buton Tengah tetap memperoleh sejumlah program strategis dari pemerintah pusat.
Program tersebut meliputi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Sekolah Rakyat, Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), hingga hadirnya Pengadilan Agama dan Kantor Bulog di Buton Tengah.
“Semua itu hadir karena komunikasi yang baik. Kalau kita hanya menunggu, belum tentu program-program itu datang sendiri,” ujarnya.
Bupati juga mengingatkan kepala desa agar tidak menjadikan Dana Desa sebagai satu-satunya “napas” pembangunan.
Menurutnya, desa memiliki peluang lebih besar jika mampu membangun kolaborasi dengan pemerintah provinsi, kementerian, maupun anggota DPRD Provinsi dan DPR RI.
“Jangan hanya mengandalkan Dana Desa. Pikirkan bagaimana anggaran provinsi maupun pusat bisa masuk ke desa. Bangun komunikasi dan kolaborasi untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat,” katanya.
Rakor tersebut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Buton Tengah Armin, Pelaksana Tugas Inspektur Kabupaten Buton Tengah, tenaga ahli pendamping desa, camat, kepala desa, serta lurah se-Kabupaten Buton Tengah.
