Hibata.id – Pemerintah Kota Kotamobagu memperkuat pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi setelah antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), Rabu, 2 September 2026.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Kotamobagu, Noval C. Manoppo, bersama Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Kotamobagu, Melky Mokoginta, turun langsung memantau kondisi sejumlah SPBU.
Dari hasil pemantauan dan koordinasi dengan pengelola SPBU, Pemerintah Kota Kotamobagu memperoleh informasi mengenai adanya pengurangan pasokan BBM bersubsidi pada akhir Agustus 2026.
Noval mengatakan pengurangan pasokan itu berdampak pada ketersediaan BBM di sejumlah SPBU. Di SPBU Kotobangon, misalnya, pengelola memesan 40.000 liter BBM, tetapi pasokan yang diterima hanya 20.000 liter.
“Pada akhir bulan terdapat pengurangan pasokan BBM bersubsidi dari pihak Pertamina. Misalnya, pada SPBU Kotobangon yang melakukan pemesanan sebanyak 40.000 liter, namun yang masuk hanya sebesar 20.000 liter,” kata Noval.
Menurut dia, kondisi pasokan mulai membaik. Sebanyak 40.000 liter BBM telah masuk ke SPBU Kotobangon pada malam 1 September 2026. Pemerintah daerah berharap tambahan pasokan tersebut dapat mengembalikan ketersediaan BBM sekaligus mengurai antrean kendaraan.
“Semalam, tanggal 1 September 2026, pasokan BBM sebesar 40.000 liter sudah masuk ke SPBU Kotobangon. Dengan tambahan pasokan tersebut, kami berharap ketersediaan BBM dapat kembali normal dan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU tidak lagi terjadi,” ujar Noval.
Pemkot Kotamobagu juga akan berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga untuk memastikan kelancaran pasokan BBM bersubsidi. Pemerintah daerah telah mengirimkan surat usulan penambahan kuota BBM untuk wilayah Kota Kotamobagu.
Selain persoalan pasokan, pemerintah daerah menyoroti potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi. Setelah melakukan peninjauan ke sejumlah SPBU, Pemkot Kotamobagu berkoordinasi dengan Polres Kotamobagu untuk memperkuat pengawasan terhadap kendaraan yang melakukan pengisian BBM bersubsidi.
Pemkot meminta kepolisian mengambil tindakan tegas jika ditemukan indikasi penimbunan BBM yang dapat merugikan masyarakat.
Noval juga mengimbau masyarakat membeli BBM bersubsidi sesuai kebutuhan. Ia meminta warga tidak melakukan pembelian secara berlebihan agar distribusi BBM tetap tertib dan tepat sasaran.
Pemerintah berharap langkah pengawasan, koordinasi dengan Pertamina, serta usulan penambahan kuota dapat menjaga ketersediaan BBM bersubsidi dan mencegah antrean panjang kembali terjadi di SPBU Kota Kotamobagu.
