Scroll untuk baca berita
Parlemen

Femmy Udoki Soroti Belum Maksimalnya Potensi Ekonomi Digital Gorontalo

×

Femmy Udoki Soroti Belum Maksimalnya Potensi Ekonomi Digital Gorontalo

Sebarkan artikel ini
Juru Bicara Fraksi Amanat Bangsa, Femy Kristina Udoki
Juru Bicara Fraksi Amanat Bangsa, Femy Kristina Udoki. Dok. Humas/Hibata.id

Hibata.id – Fraksi Amanat Bangsa DPRD Provinsi Gorontalo menilai belum ada terobosan berarti dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ekonomi digital dan berbasis lingkungan sepanjang pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024.

Penilaian tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Amanat Bangsa, Femmy Kristina Udoki, dalam rapat paripurna ke-26 DPRD Provinsi Gorontalo yang berlangsung di ruang sidang utama, Senin (16/6/2025).

Scroll untuk baca berita

“Pemerintah daerah perlu menggencarkan inovasi di berbagai sektor, khususnya yang berbasis digital dan ramah lingkungan, untuk mengejar ketertinggalan dari provinsi lain,” ujar Femy.

Baca Juga:  Femy Udoki Serap Aspirasi Warga Bilolantunga, Air Bersih Hingga Pertanian Jadi Fokus Utama

Ia mengutip data Kementerian Dalam Negeri melalui Keputusan Nomor 400.10.11-4898 Tahun 2024 tentang Indeks Inovasi Daerah, yang menempatkan Provinsi Gorontalo pada peringkat ke-32 dari 38 provinsi se-Indonesia.

Menurut Femy, capaian tersebut menunjukkan perlunya langkah strategis untuk memperkuat kontribusi sektor digital dan lingkungan terhadap PAD Gorontalo.

Ia menyebut, pelayanan publik yang inovatif akan mendorong efisiensi pemerintahan sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat.

Baca Juga:  Aleg Deprov Gorontalo Terima Massa Aksi Tolak Revisi UU Pilkada

“Inovasi bukan hanya tanggung jawab kepala daerah. Aparatur sipil negara (ASN) di tingkat pelaksana juga harus diberi ruang dan dorongan untuk menciptakan solusi kreatif,” tegasnya.

Femy menyoroti potensi ekonomi digital Gorontalo yang belum tergarap maksimal, mulai dari transaksi daring UMKM, jasa digital lokal, hingga peluang penerapan pajak lingkungan (green tax).

Fraksi Amanat Bangsa pun mendorong pemerintah daerah menyusun regulasi perpajakan yang menyasar layanan digital lokal, termasuk sektor transportasi daring, penginapan berbasis aplikasi, dan marketplace komunitas.

Baca Juga:  Manaf Hamzah Serap Aspirasi Warga Lamahu: UMKM, Majelis Taklim hingga Pertanian

“Kami juga mengusulkan penerapan retribusi berbasis lingkungan seperti parkir elektronik, pengelolaan limbah domestik, hingga mekanisme pengendalian emisi karbon,” tandasnya.

Fraksi Amanat Bangsa menegaskan bahwa inovasi dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk meningkatkan PAD dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Gorontalo.

**Cek berita dan artikel terbaru di GOOGLE NEWS dan ikuti WhatsApp Channel
Example 120x600