Hibata.id – Gedung DPRD Provinsi Gorontalo kembali menjadi pusat perhatian publik menyusul serangkaian aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa dari berbagai organisasi dalam beberapa hari terakhir.
Para aktivis menyuarakan berbagai persoalan yang terjadi di daerah, termasuk pembentukan dua panitia khusus (pansus) yang dinilai sarat kepentingan.
Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Femmy Udoki, menegaskan bahwa lembaganya tidak pernah menutup diri terhadap kritik, terutama yang datang dari kalangan mahasiswa.
“Kami di DPRD tidak alergi terhadap kritik. Selama kritik itu bertujuan membangun dan mencari solusi atas persoalan daerah, kami siap mendengarkan,” ujar Femmy saat menemui massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Kantor DPRD, Senin (5/5/2025).
Femmy juga mendorong mahasiswa agar tidak kehilangan daya kritis dalam menyikapi kebijakan publik.
“Kami berharap mahasiswa terus memberikan masukan. Daya kritis kalian sangat penting untuk mengawal jalannya pemerintahan,” tambahnya.
Salah satu isu utama yang menjadi sorotan mahasiswa adalah pembentukan dua pansus, yakni Pansus Sawit dan Pansus Pertambangan. Kedua pansus ini dinilai memiliki peran strategis dalam mengatur kepentingan investasi dan perlindungan terhadap masyarakat lokal yang berada di sekitar wilayah perusahaan sawit dan tambang.
Femmy menjelaskan, pembentukan Pansus Sawit berawal dari keterbatasan kewenangan Komisi I DPRD.
“Karena Komisi I tidak memiliki cukup kewenangan, maka kami merekomendasikan pembentukan Pansus Sawit. Hal serupa terjadi pada Pansus Pertambangan yang diusulkan mayoritas anggota DPRD dan kini telah terbentuk,” terangnya.
Ia mengajak mahasiswa untuk terus mengawal jalannya kedua pansus tersebut guna memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas.
“Kami minta mahasiswa ikut mengawasi kinerja Pansus. Beri informasi, kritik, dan saran agar kerja mereka lebih efektif,” tuturnya.
Lebih lanjut, Femmy menyampaikan bahwa mahasiswa juga diberi ruang untuk terlibat dalam pembahasan pansus sebagai bentuk transparansi DPRD.
“Anggota pansus adalah manusia biasa. Mereka butuh masukan dari pihak luar, termasuk dari mahasiswa. Kami sudah membuka ruang untuk itu,” kata dia.
Menanggapi sejumlah tuntutan terkait persoalan internal DPRD, Femmy mengungkapkan bahwa beberapa kasus telah ditangani oleh Badan Kehormatan DPRD. Ia pun meminta mahasiswa memberi waktu agar proses tersebut berjalan sesuai mekanisme.
