Kabar

Faisal Mohie Desak Aturan Pilkades Bone Bolango Segera Dituntaskan

×

Faisal Mohie Desak Aturan Pilkades Bone Bolango Segera Dituntaskan

Sebarkan artikel ini
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bone Bolango, Faisal Mohie/Hibata.id
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bone Bolango, Faisal Mohie/Hibata.id

Hibata.id, Bone Bolango – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bone Bolango, Faisal Mohie, meminta pemerintah daerah memastikan kepastian regulasi sebelum memulai tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Langkah tersebut penting untuk mencegah persoalan hukum akibat ketidaksesuaian aturan teknis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Faisal menyampaikan hal itu dalam rapat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2027 bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Jumat (20/11/2026), di ruang rapat DPRD Bone Bolango.

Ia menegaskan, pemerintah daerah perlu segera menuntaskan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pilkades sebagai landasan hukum penyelenggaraan pemilihan kepala desa.

Penyelesaian regulasi tersebut harus memperhitungkan waktu, mengingat sejumlah kepala desa akan mengakhiri masa jabatannya.

Baca Juga:  Sering Dikeluhkan, Polda Gorontalo Tetap Izinkan Baypass Jadi Arena Balap

Faisal memperkirakan Perda Pilkades dapat ditetapkan sekitar Februari setelah pemerintah daerah menyelesaikan kajian dan menyesuaikan substansinya dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurutnya, pengesahan Perda saja belum cukup. Pemerintah daerah juga harus memastikan petunjuk teknis dan seluruh aturan pelaksanaan Pilkades tidak bertentangan dengan undang-undang desa, peraturan pemerintah, maupun regulasi lain yang memiliki kedudukan lebih tinggi.

“Jangan sampai ketika Perda sudah ditetapkan, kemudian muncul petunjuk teknis atau aturan baru yang justru bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi. Ini harus kita antisipasi sejak awal,” tegasnya.

Baca Juga:  Tongkat Komando Imigrasi Gorontalo Beralih, Hasanin Resmi Jabat Kakanwil

DPRD Soroti Skema Pilkades Serentak Bergelombang

Selain kepastian hukum, Faisal meminta pemerintah daerah mengkaji mekanisme Pilkades serentak bergelombang dengan mempertimbangkan kondisi masa jabatan kepala desa yang sedang berjalan.

Ia menilai, penataan jadwal pemilihan membutuhkan perencanaan matang agar tidak menimbulkan persoalan administrasi, terutama terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa secara berulang.

Faisal juga meminta pemerintah daerah mempertimbangkan kemungkinan pelaksanaan Pilkades dalam dua gelombang sebagai salah satu alternatif.

Namun, setiap skema harus tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terburu-buru menetapkan kebijakan teknis sebelum seluruh dasar hukum penyelenggaraan Pilkades memiliki kepastian.

Baca Juga:  Bukan Tebak-tebakan! Mayoritas TKA di Pohuwato Berasal dari China

Untuk itu, koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat perlu dilakukan guna memastikan rancangan regulasi daerah selaras dengan aturan yang berlaku secara nasional.

“Yang paling penting, kita fokus menyelesaikan persoalan Pilkades ini. Semua harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku agar pelaksanaannya nanti tidak menimbulkan masalah,” ujarnya.

Faisal berharap pemerintah daerah menjadikan kepastian Perda, keselarasan petunjuk teknis, dan penataan masa jabatan kepala desa sebagai prioritas sebelum memasuki tahapan Pilkades.

Dengan demikian, penyelenggaraan Pilkades di Kabupaten Bone Bolango dapat berjalan sesuai ketentuan hukum, memiliki kepastian jadwal, serta memberikan jaminan bagi proses demokrasi di tingkat desa.