Kabar

8 Kejanggalan Penjualan 40 Ton Batu Hitam oleh Polda Gorontalo

×

8 Kejanggalan Penjualan 40 Ton Batu Hitam oleh Polda Gorontalo

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi - Batu Hitam dari Gorontalo/Hibata.id
Ilustrasi - Batu Hitam dari Gorontalo/Hibata.id

Hibata.id, Gorontalo – Penjualan dengan cara dilelang 40,6 ton batu hitam dan batu hijau hasil sitaan Polda Gorontalo senilai Rp60,9 juta menyisakan sejumlah tanya yang belum terjawab.

Mulai dari dasar hukum penjualan sebelum perkara berkekuatan hukum tetap, harga lelang sekitar Rp1.500 per kilogram, hingga fakta hanya satu perusahaan yang mengikuti proses penawaran.

Pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Rabu (11/11/2026) itu kini bikin geleng-geleng kepala.

Sebab, material yang masih berkaitan dengan proses hukum tersebut telah dijual. Sementara sejumlah informasi penting belum dibuka kepada publik.

Dengan nilai limit Rp60.927.000, harga pelelangan 40,6 ton material sitaan itu setara sekitar Rp1.500 per kilogram.

Namun, Polda Gorontalo belum menjelaskan secara terperinci metode penilaian.

Baik pihak yang melakukan penaksiran, maupun dasar penetapan harga tersebut.

Pertanyaan berikutnya menyangkut persaingan lelang. Kepolisian menyebut hanya satu perusahaan yang mengikuti penawaran hingga ditetapkan sebagai pemenang.

Identitas pembeli pun belum diumumkan karena penyidik masih menunggu risalah resmi dari KPKNL.

Kondisi tersebut tidak otomatis membuktikan pelanggaran. Namun, tanpa informasi mengenai jangkauan pengumuman dan mekanisme penawaran, publik sulit mengukur sejauh mana proses lelang berlangsung secara terbuka dan kompetitif.

Baca Juga:  Presiden Venezuela Nicolas Maduro Ditangkap Pasukan AS

Direktur Polairud Polda Gorontalo Kombes Pol Devy Firmansyah berdalih pelelangan dilakukan karena hasil pemeriksaan laboratorium forensik menemukan kandungan bahan kimia yang dikategorikan berbahaya.

“Barang bukti sudah dilakukan pelelangan melalui KPKNL karena hasil pemeriksaan laboratorium forensik, barang tersebut dinyatakan mengandung bahan kimia sehingga masuk dalam kategori barang berbahaya,” kata Devy dalam konferensi pers di Mapolda Gorontalo, Senin (16/11/2026).

Alasan tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan. Polda perlu membuka jenis bahan kimia yang ditemukan, tingkat bahayanya, serta rekomendasi laboratorium mengenai penyimpanan dan penanganan material.

Tanpa hasil pemeriksaan yang dapat diuji, alasan pelelangan demi keselamatan masih menyisakan ruang pertanyaan. Apakah material benar-benar tidak dapat disimpan hingga proses hukum selesai?

Dasar Hukum Pelelangan Dipertanyakan

Devy menyebut penyidik menggunakan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai dasar pelelangan sebelum perkara memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ketentuan tersebut mengatur pelelangan benda sitaan yang dapat cepat rusak atau membahayakan sehingga tidak memungkinkan disimpan hingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Namun, penerapannya memiliki persyaratan, termasuk ketentuan mengenai persetujuan tersangka atau terdakwa dan/atau advokatnya serta saksi.

Baca Juga:  Ribuan PPPK PW Pemprov Gorontalo Menanti Kepastian THR dan Gaji ke-13

Jika persetujuan tidak diberikan, penyidik atau penuntut umum harus membuat berita acara penolakan sesuai ketentuan.

Karena itu, penjelasan mengenai dokumen persetujuan, berita acara penolakan, serta alasan teknis yang membuat barang tidak dapat disimpan menjadi penting.

Publik berhak mengetahui apakah seluruh prosedur telah dipenuhi sebelum barang bukti dilelang.

Uang Lelang dan Identitas Pemenang Belum Terbuka

Persoalan transparansi juga menyangkut hasil penjualan. Devy menyebut pembayaran lelang mencapai lebih dari Rp60 juta untuk material sekitar 40 ton.

“Untuk jumlah barang 40 ton yang dibayarkan adalah 60 juta,” ujarnya.

Meski demikian, kepolisian belum membeberkan identitas pemenang dan nilai akhir transaksi.

Penyidik masih menunggu risalah resmi dari KPKNL untuk memastikan hasil pelelangan.

Devy mengatakan uang hasil lelang akan menjadi barang bukti pengganti yang diserahkan kepada jaksa penuntut umum pada tahap dua perkara.

Pernyataan itu perlu disertai penjelasan mengenai jumlah pasti uang yang diterima, bukti pembayaran, tempat penyimpanan, dan mekanisme penyerahannya kepada jaksa.

Sebab, perubahan bentuk barang bukti menjadi uang tidak boleh menghilangkan kepastian administrasi dan pertanggungjawaban.

Praktisi hukum Ronald Van Mansur Nur turut mempertanyakan pelelangan tersebut. Menurut dia, penyitaan tidak otomatis menghapus hak kepemilikan seseorang atas barang yang disita.

Baca Juga:  PLN Nusantara Power Gorontalo Maknai Hari Pahlawan Lewat Pengabdian

Ia mengingatkan bahwa penyitaan dan perampasan merupakan dua tindakan hukum berbeda. Karena itu, pelelangan sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap harus memiliki dasar hukum dan alasan konkret yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ronald juga meminta penyidik membuka kajian teknis, dokumen persetujuan pihak terkait, serta hasil pemeriksaan material yang menjadi dasar pelelangan.

Ia menilai nilai limit Rp60.927.000 juga perlu dijelaskan melalui metode penilaian, identitas penaksir, dan hasil pemeriksaan mineral. Dengan begitu, kewajaran harga tidak hanya menjadi klaim sepihak, tetapi dapat diuji berdasarkan dokumen.

Pelelangan 40,6 ton batu sitaan ini pada akhirnya bukan sekadar persoalan penjualan barang. Ada pertanyaan mendasar mengenai legalitas tindakan penyidik, kewajaran harga, keterbukaan persaingan, dan nasib uang hasil transaksi.

Polda Gorontalo dan KPKNL perlu membuka dokumen serta memberikan penjelasan menyeluruh. Sebab, ketika barang yang masih berkaitan dengan perkara hukum telah dilelang, publik tidak cukup hanya diberi tahu bahwa penjualan sudah dilakukan.

Publik juga berhak mengetahui mengapa, bagaimana, kepada siapa, dan atas dasar apa pelelangan tersebut berlangsung.