Hibata.id, Gorontalo – Anggaran miliaran rupiah digelontorkan untuk peningkatan Jalan Samaun Puluhbuhu–Bolihuangga di Kabupaten Gorontalo.
Namun, pekerjaan yang diduga tidak sesuai spesifikasi dan tak tuntas sesuai kontrak itu kini menyeret direktur perusahaan pelaksana ke tahanan.
Negara pun tercatat mengalami kerugian lebih dari Rp1,18 miliar.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Gorontalo menahan Jd alias Jam.
Ia merupakan Direktur CV Kifaz Pratama Jaya, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan tahun anggaran 2021 dan 2022 tersebut.
Sebelum ditahan, tersangka menjalani pemeriksaan dengan didampingi tim penasihat hukum.
Proyek di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Gorontalo itu memiliki nilai kontrak lebih dari Rp9,382 miliar.
Berdasarkan penyidikan, polisi menduga pekerjaan tidak memenuhi spesifikasi teknis dan tidak diselesaikan sesuai perjanjian kontrak hingga berujung pada pemutusan kontrak.
Akibatnya, proyek yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat tidak terlaksana sebagaimana direncanakan.
Penyidik juga menemukan dugaan penggunaan CV Kifaz Pratama Jaya sebagai perusahaan pinjaman oleh pejabat pada saat itu melalui Ns, yang bertindak sebagai direktur cabang.
Ns sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi proyek peningkatan ruas jalan lainnya.
Tidak berhenti pada dua tersangka, penyidik kini turut mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, dugaan penyimpangan proyek itu menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.180.854.000 lebih.
Atas perkara tersebut, Jd disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Penyidik juga mencantumkan sangkaan subsider Pasal 603 dan atau Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Ketentuan pidana yang disangkakan memuat ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.
Di bawah kepemimpinan Direktur Reskrimsus Polda Gorontalo Kombes Pol Maruly Pardede, penyidik menyatakan berkomitmen menuntaskan perkara tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Pengusutan ini menjadi bagian dari upaya penegakan hukum dan penyelamatan keuangan negara.
Namun, pengungkapan perkara juga menyisakan persoalan penting, bagaimana proyek bernilai miliaran rupiah dapat berakhir dengan pekerjaan yang diduga tidak tuntas dan kerugian negara lebih dari Rp1,18 miliar?
