Hibata.id, Bone Bolango – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango diminta mempertimbangkan kembali rencana penyertaan modal kepada Bank SulutGo (BSG) di tengah kewajiban utang daerah yang masih harus diselesaikan hingga 2027.
Wakil Ketua DPRD Bone Bolango Azan Piola menilai, kebijakan investasi daerah perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah agar tidak menambah beban fiskal.
Permintaan tersebut disampaikan Azan dalam rapat bersama pihak Bank SulutGo saat membahas penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, Rabu (18/11/2026).
Dalam rapat itu, Azan mempertanyakan penyertaan modal pemerintah daerah kepada BSG yang setiap tahun mencapai miliaran rupiah.
Ia meminta pemerintah daerah menghitung kembali kemampuan keuangan sebelum memutuskan menambah investasi di bank tersebut.
“Setiap tahun kita mengeluarkan penyertaan modal sampai miliaran rupiah. Sementara itu, kita masih memiliki utang yang harus diselesaikan. Jadi, perlu dipikirkan kembali kemampuan keuangan daerah sebelum menambah penyertaan modal,” ujar Azan.
Menurut dia, pemerintah daerah perlu memprioritaskan penyelesaian kewajiban yang masih berjalan sekaligus memastikan setiap pengeluaran anggaran memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain penyertaan modal, Azan juga menyoroti pelaksanaan program kredit Bank SulutGo. Ia meminta pihak bank memastikan penyaluran pembiayaan berjalan dengan mekanisme yang jelas dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Azan menilai fasilitas kredit perbankan harus memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama mereka yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usaha.
“Jangan sampai program kredit yang disiapkan justru tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Kita berharap pembiayaan ini benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan, terutama pelaku UMKM,” katanya.
Ia berharap Bank SulutGo memperluas akses pembiayaan bagi UMKM sehingga keberadaan bank daerah tidak hanya berkontribusi terhadap pendapatan pemerintah daerah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Azan juga meminta pihak BSG memaparkan perkembangan penyertaan modal yang telah diberikan pemerintah daerah, termasuk keuntungan dan kontribusi yang diperoleh dari investasi tersebut.
Menurut dia, evaluasi penyertaan modal perlu dilakukan secara menyeluruh agar investasi pemerintah daerah tetap sejalan dengan kemampuan fiskal, memberikan hasil yang terukur, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.












