Hibata.id – Sejumlah warga di Pohuwato mengeluhkan ketimpangan dalam pemberian kompensasi lahan oleh perusahaan tambang Pani Gold Project (PGP). Salah satunya, Sultan S. Hapaga, mengaku lahannya telah digunakan sebagai akses jalan tambang, namun hingga kini belum menerima pembayaran yang layak.
“Lahan saya sudah jadi jalan perusahaan, tapi tak ada pembayaran sampai sekarang. Sementara ada yang sudah dibayar miliaran,” kata Sultan saat menghadiri aksi unjuk rasa yang digelar Rakyat Anti Dominasi Oligarki (RADO), Senin (25/8/2025)
Sultan menuding perusahaan bersikap tidak adil dalam proses pembayaran. Ia menyebut anggota DPRD Pohuwato, Yusuf Lawani, menerima kompensasi hingga miliaran rupiah, meskipun wilayah lahannya berada di lokasi yang sama.
“Lahan saya besar, dua titik diukur langsung oleh perusahaan. Tapi saya cuma dibayar Rp2–3 juta. Sementara Pak Yusuf dibayar Rp5 miliar di satu titik, bahkan ada yang dihargai Rp80 juta. Ini jelas pilih kasih,” ujarnya.
Sultan menuturkan, sebelum aktivitas tambang berlangsung, lahan tersebut menjadi sumber utama penghasilannya. Kini, setelah digarap perusahaan, ia terpaksa beralih menjual es demi menyambung hidup dan membiayai pendidikan anak-anaknya.
“Dulu saya kerja di situ untuk nafkah keluarga. Sekarang sudah tidak bisa lagi. Anak saya juga masih kuliah, tapi pembayaran tak kunjung datang. Saya bingung harus bertahan bagaimana,” keluhnya.
Menurut Sultan, ia sempat diundang ke kantor perusahaan, namun tak ada tindak lanjut berarti. Tawaran kompensasi yang diajukan perusahaan pun dianggap jauh dari layak.
“Waktu itu ditawarkan dua juta. Padahal lahan saya dua titik besar. Sementara yang lain dihargai miliaran,” katanya.
Ia berharap perusahaan segera membayar lahan miliknya secara adil agar bisa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak-anaknya.
Penjelasan Pani Gold Project
Menanggapi keluhan warga, Corporate Communication Pani Gold Project, Kurniawan Siswoko, menyarankan pihak bersangkutan mengecek langsung data ke kantor EA KM-0.
“Tim perusahaan terbuka untuk berdiskusi sepanjang yang bersangkutan termasuk dalam daftar yang disepakati Satgas Kabupaten. Silakan dicek bersama,” ujar Kurniawan kepada Hibata.id, Senin, 25 Agustus 2025.
Soal nilai kompensasi yang disebut mencapai miliaran rupiah, Kurniawan mengaku tidak mengetahui detail teknisnya.
“Soal nilai, itu bukan ranah saya. Yang jelas, lahan itu masuk kawasan hutan negara. Tidak ada jual beli lahan negara. Kami hanya memberikan tali asih, bukan ganti rugi,” tegasnya.
Ia juga menyatakan ada sebagian warga yang menolak tali asih dari perusahaan. Namun, ia tak menjelaskan perbedaan nominal yang diterima masing-masing warga.
“Kalau soal nilai dan perbedaan, saya tidak tahu rinciannya. Lokasi itu masuk kawasan konsesi, milik negara,” ujarnya.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak anggota DPRD yang disebut dalam tudingan warga masih belum berhasil dihubungi untuk dimintai keterangan.
